4.000 RTLH di Lobar Belum Tuntas

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, saat meninjau proses pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Dusun Bakong Dasan, Lembar. Rabu (09/09/2020). (Inside Lombok/Yudina Nujumul Qur'ani).

Lombok Barat (Inside Lombok) – Hari ini, Rabu (09/09/2020) Bupati Lombok Barat, bersama dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), serta Kapolres Lombok Barat, meninjau proses pembangunan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) di dusun Bakong Dasan, Lembar, Lombok Barat.

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, menyebutkan bahwa, untuk saat ini jumlah RTLH yang ada di wilayah Lombok Barat masih tersisa kurang lebih 4.000. Di mana Pemda menargetkan untuk dapat menuntaskan pemberian bantuan kepada masyarakat yang tempat tinggalnya masuk kategori tidak layak huni tersebut dapat rampung sampai tahun 2024 mendatang.

“Makanya kita rata-rata setiap tahun itu kan ada di atas 1.000, untuk tahun ini kita ada 1.107 pembangunannya. Setelah dikurangi dengan ini, itu yang masih tersisa 4000 itu” jelas Fauzan.

Data tersebut merupakan data yang telah dihimpun dan dikroscek oleh Dinas Perkim. Sehingga untuk penuntasannya diajukan pertahunnya.

Dirinya menyebutkan bahwa, pemda berharap pembangunan rumah masyarakat yang masih tidak layak huni tersebut, tetap ada unsur swadaya dan gotong royong di dalamnya. Sehingga pembangunannya dapat lebih maksimal.

“Sehingga rumah itu menjadi lebih bagus lagi, karena anggaran yang kita sediakan itu kan Rp17,5 juta” imbuhnya.

Kemudian terkait strategi penuntasan pembangunan RTLH di Lombok Barat hingga tahun 2024 mendatang, disebutkan Fauzan, yakni dengan menerapkan sistem pembagian yang harus merata di setiap desa. Dengan mengutamakan unsur kelayakan dalam pemilihan siapa yang berhak menerima bantuan tersebut.

“Tetapi merata ini kemudian, jangan juga mengambil kesimpulan misalnya ada target 1000 yang dibagi ke sekian desa. Bukan seperti itu, tapi yang dilihat dan dinilai itu adalah tingkat ketidaklayakannya” pungkas Bupati Lobar ini.

Fauzan menyebutkan, bahwa ada tiga sumber dana yang dialokasikan untuk bantuan RTLH tersebut, yakni APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten.

Amak Jumani, salah satu warga dusun Bakong Dasan yang menerima bantuan tersebut, mengungkapkan bahwa, dari bantuan sebesar Rp 17,5 juta tersebut, tidak sepenuhnya digunakan untuk membeli bahan bangunan. Karena sebesar Rp 2,5 juta harus digunakan untuk ongkos tukang.

“Jadi kan bisa dikatakan bantuan untuk membeli bahan bangunan itu hanya Rp 15 juta dari, Rp 17,5 juta itu” katanya, saat ditemui di sela dirinya membantu tukang untuk menyelesaikan pembangunan rumahnya, di Bakong Dasan, Lembar (09/09/2020).

Bahkan dirinya mengakui, untuk dapat membangun satu unit rumah hingga tuntas, dirinya harus merogoh kocek lebih dalam.

“Di luar itu kan saya sendiri yang harus menambahkan biaya, untuk membeli batu, semen, kayu, jadi saya menambahkan biaya dengan uang di luar bantuan itu, kurang lebih sekitar Rp 12 juta” ungkap Amak Jumani.

Dirinya melanjutkan, selain bantuan uang, pemda memberikan bantuan berupa bahan bangunan, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan selama pembangunan.

“Kita dikasih spandek 10 lembar, kayu usok 10 buah, jadi bisa dikatakan lebih banyak swadayanya” tutup Amak Jumani.