402 UKM/IKM di NTB Siap Penuhi JPS Tahap II

Mataram (Inside Lombok) – Sebanyak 402 UKM/IKM yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat siap menyediakan produk-produk di dalam paket Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap II untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak COVID-19.

“Konsepnya, UKM/IKM yang ada di masing-masing daerah diberdayakan untuk mengisi produk-produk yang akan disalurkan dalam paket JPS Gemilang,” kata Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah di Mataram, Rabu.

Gubernur mencontohkan, produk UKM ikan asin yang ada di Kecamatan Sape Kabupaten Bima dibawa ke Lombok dan kembali dikirim ke Bima.

“Ikan asin yang ada di Kecamatan Sape Kabupaten Bima jangan dibawa ke Lombok, kemudian di distribusi kembali ke Bima. Ini yang keliru. Beras di Lombok Barat dari UKM Lombok Barat. Ikan Asin di Bima, ambil dari hasil UKM di Bima,” ujarnya.

Gubernur NTB mengingatkan bahwa ini adalah bagian dari upaya provinsi untuk dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19, sehingga itulah sebabnya, JPS tujuannya bukan hanya untuk memenuhi kuota produk yang akan disalurkan kepada 125.000 KK masyarakat terdampak, tetapi juga merupakan upaya untuk memberdayakan UKM dan IKM lokal setempat. Sehingga menurutnya, upaya untuk membangun sinergi dan koordinasi yang baik dengan OPD di kabupaten/kota juga menjadi bagian penting untuk dilakukan.

“Tidak ada gunanya produknya berkualitas, kuantitasnya terpenuhi, tetapi UKM/IKM setempat jadi penonton. Nah ini tidak sesuai dengan visi-misi kita,” kata Zulkieflimansyah.

Selain itu, Gubernur juga kembali mengingatkan bahwa proses pendistribusian JPS tahap II harus dipastikan berjalan sesuai aturan dan mekanisme. Seluruh kekurangan pada proses penyaluran JPS Gemilang Tahap I menjadi pengalaman untuk terus memperbaiki proses ketersediaan isi JPS dan pendistribusiannya. Termasuk data penerima, sehingga distribusinya tepat sasaran.

Karena itu, Gubernur NTB berharap, seluruh OPD bisa bersinergi bersama untuk menyelesaikan permasalahan apabila ditemukan hal yang tidak sesuai aturan dan mekanisme. Secara khusus, Ia meminta Inspektorat agar sejak awal dapat memastikan semua pekerjaan OPD berjalan sesuai aturan.

Lebih lanjut, ia juga mengimbau masing-masing OPD untuk aktif menyampaikan informasi melalui media sosial, mengenai seluruh program-program yang dilaksanakan, khususnya yang berkaitan dengan visi misi dan program-program unggulan NTB Gemilang. Termasuk juga merespon setiap pertanyaan masyarakat di media sosial.

“Jangan dipungkiri semua masyarakat kita saat ini melek IT, khusus di media sosial. Maka saya minta proaktif melayani masyarakat,” katanya.

Sekretaris Daerah, H Lalu Gita Ariadi, yang turut memimpin rakor tersebut menegaskan agar semua permasalahan dalam penyediaan barang JPS hingga pendistribusian supaya bisa diminimalisir, sehingga proses penyaluran ke kabupaten/kota hingga ke desa berjalan lancar tanpa kendala.

“Pastikan ketersediaan isi paket JPS paketnya lengkap,” kata Miq Gita.

Peluncuran pendistribusian JPS Gemilang tahap II ini akan dilakukan Gubernur NTB secara simbolis di desa Penimbung, Kabupaten Lombok Barat. Pola distribusi tetap seperti tahap awal, dikumpulkan di satu tempat di Kabupaten/kota, setelah itu disalurkan ke desa-desa. Rencananya proses pendistribusian tahap II dimulai dari tanggal 30 Mei hingga pertengahan Juni 2020. (Ant)