Aparat Desa Dapat Bansos, Warga Desa Gemel di Loteng Protes

Puluhan warga Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah mendatangi kantor desa setempat. Mereka memprotes aparat desa yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dampak Covid-19, Selasa (16/6/2020). (Inside Lombok/Ida Rosanti)

Lombok Tengah (Inside Lombok)- Aparatur Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dampak Covid-19.

Hal itu membuat puluhan warga kembali mendatangi kantor desa setempat, Selasa (16/6/2020). Warga menggelar unjuk rasa dan melayangkan protes keras kepada kepala desa dan aparat desa. Karena bansos tersebut dinilai tidak tepat sasaran.

“Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD diberikan kepada aparatur desa. Hal itu tidak sesuai aturan”, kata salah satu perwakilan warga, H. Kamarudin.

Dikatakan, dalam aturan, PNS, TNI, Polri dan aparat desa tidak boleh menerima bansos Covid-19. Akan tetapi, yang terjadi di desa tersebut adalah aparatur desa mendapatkan bansos Covid-19.

“Alasannya didaftarkan jadi penerima (bansos) karena sakit. Tapi itu tetap tidak boleh karena aparatur desa susah punya gaji”,katanya.

Dalam kesempatan itu, warga juga menuding, Gepala Desa Gemel, M. Ramli, tidak transparan terkait data warga penerima bansos. Karena beberapa kali daftar penerima bansos diganti.

“Sabtu (13/6/2020) kemarin kita sudah unjuk rasa juga bahkan sampai terjadi kericuhan. Ini karena Kades tidak transparan soal penerima bansos ini”,ujarnya.

Warga lainnya, Murdi mengatakan, di era transparansi saat ini, warga ingin mengetahui berapa alokasi Dana Desa (DD) di desa Gemel. Selama ini jumlah Dana Desa itu terkesan ditutup-tutupi.

“Dari DD tersebut dialokasikan untuk apa saja. Berapa dari DD itu yang dialokasikan untuk BLT. Kemudian BUMDes fungsinya apa”, katanya.

Dia mengatakan, peran BUMDes di Desa Gemel juga tidak terlihat selama ini. Ada alokasi anggaran namun tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kalau tidak ada manfaatnya BUMDes ini, kenapa selalu ada anggarannya”,cetusnya.

Pada kesempatan itu, warga juga meminta agar Camat Jonggat, Syukur, membubarkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena dianggap tidak berfungsi sama sekali.

“Bubarkan saja BPD ini karena toh dia juga tidak melakukan pengawasan terhadap kepala desa”,kata H. Kamarudin.

Sementara itu, Kades Desa Gemel, M. Ramli tidak hadir pada aksi unjuk rasa tersebut. Camat Jonggat, M. Syukur dan Kapolsek Jonggat IptuĀ  I Putu Agus Indra Permana datang untuk menemui warga.

M. Syukur dalam kesempatan itu menjanjikan bahwa dia akan segera bertemu dengan Kades Gemel dan memintanya untuk bertemu dengan perwakilan warga. Dengan begitu, warga bisa menyampaikan aspirasinya langsung kepada Kades.

“Karena sekarang sedang pandemi Covid-19. Sehingga diharapkan ada perwakilan untuk disampaikan kepada warga lain. Akan diusahakan secepatnya dipertemukan dengan kades”,kata Syukur.