Bansos Diduga Lama Mengendap, Kadisos NTB Minta BRI Terbuka dan Segerakan Pencairan

Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, usai mendampingi kunjungan mentri sosial di BRSAMPK Paramita Mataram. Kamis (14/10/2021). (Inside Lombok/Istimewa).

Lombok Barat (Inside Lombok) -Saldo keluarga penerima manfaat (KPM) yang kosong dan bantuan yang mengendap tidak tersalurkan menjadi temuan Menteri Sosial, Tri Rismaharini saat berkunjung ke NTB. Merespon temuan tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB, H. Ahsanul Khalik meminta supaya bank terkait bisa bersikap terbuka.

“Yang katanya saldo KPM nol, tapi rata-rata temuan bu Mentri ada isinya. Bahkan begitu dicek isinya Rp3.200.000. Berarti itu kan sudah bertahun-tahun tidak dicairkan,” ungkap Ahsanul usai mendampingi kunjungan Menteri Sosial di BRSAMPK Paramita Mataram, Kamis (14/10).

Atas dasar kasus itu, bukan hanya peran pendamping KPM yang dievaluasi. Melainkan pihak bank, dalam hal ini BRI, diminta bersikap terbuka terhadap para pendamping yang bekerja untuk membantu kepentingan masyarakat.

“BRI harus terbuka sekarang terhadap pendamping-pendamping kita. BRI tidak boleh tertutup dan harus membuka semua data yang mereka terima terkait surat perintah pencairan dana (SP2D) yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Tidak boleh ada yang ditutupi,” tegasnya.

Kecuali bila memang para pendamping di lapangan menemukan bahwa ada masyarakat yang tidak layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Maka hal itu harus segera dilaporkan ke kementerian. Namun, bila KPM tersebut memang layak mendapatkannya, pihaknya mendesak agar pencairan batuan dipercepat.

“Masalahnya bukan pendamping ini tidak dibantu, tapi datanya juga mereka tidak punya,” ujar Ahsanul heran. Kendati demikian, pihaknya menekankan tidak menuduh pihak bank menutup-nutupi data. ‚Äútapi kita minta BRI sekarang lebih terbuka. Kalau ada laporan dari pendamping, dari dinas sosial kabupaten/kota harus segera ditindaklanjuti,” sambungnya.

Diterangkan, kasus serupa pada bantuan pangan non tunai (BPNT) di NTB diduga mencapai puluhan ribu. Kemudian untuk para penerima program keluarga harapan (PKH) kasusnya bahkan mencapai 1.088 KPM yang belum dicairkan bantuannya oleh pihak bank.

“Ini yang diperintahkan oleh Bu Menteri untuk percepatan pencairan,” jelasnya. Untuk itu pihaknya meminta supaya BRI selaku bank yang memfasilitasi pencairan bantuan lebih kooperatif untuk memberikan data. Agar para pendamping juga dapat mendampingi untuk pencairan.

“Kalau bisa minggu ini sudah semua harus diselesaikan. Karena ini kan duit sudah lama sampai bertahun-tahun itu,” tandasnya.