28.5 C
Mataram
Sabtu, 20 April 2024
BerandaBerita UtamaBupati Harus Ambil Tongkat Komando Evaluasi Proyek Penataan Senggigi

Bupati Harus Ambil Tongkat Komando Evaluasi Proyek Penataan Senggigi

Lombok Barat (Inside Lombok) – Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Lobar-KLU, Nauvar Furqani Farinduan, meminta Bupati Lobar ambil tongkat komando percepat penanganan kasus longsor di Senggigi yang terhitung terjadi sudah tiga kali.

“Saya secara pribadi sangat prihatin ya, dengan banyaknya kejadian longsor di wilayah pariwisata kita di Senggigi” katanya, saat ditemui di kediamannya, Selasa (24/02/2021).

Dirinya berharap supaya Bupati fokus mengevaluasi penyebab kejadian itu. Terlerbih, longsor yang terjadi di Senggigi Dream Point sudah menjadi kejadian longsor ketiga pada penataan kawasan pariwisata unggulan Lombok Barat itu.

“Kalau satu titik longsor ini mungkin bisa kita katakan ini bencana. Tapi dua titik longsor ini bisa jadi dia bencana, bisa jadi missed-manajemen dalam membuat konstruksi bangunan tersebut. Saya bisa katakan ini tidak murni bencana, tapi pasti ada sesuatu hal dalam proses pembangunan ini yang kira-kira tidak berjalan sebagaimana mestinya” tegas anggota komisi IV DPRD provinsi NTB ini.

- Advertisement -

Ia mengaku awalnya tidak menduga-duga adanya maladministrasi dalam kasus proyek ini. Namun, ia menyebut dengan terjadinya longsor di titik proyek pembangunan yang sama dan dengan jangka waktu pengerjaan yang bersamaan. Dia justru menduga adanya persoalan mendasar yang tidak murni instrumen eror, tetapi juga ada human eror. Dan hal itu yang perlu dievaluasi oleh pimpinan daerah.

“Harapan saya pak Bupati benar-benar mengambil tongkat komandonya untuk mengevaluasi bagaimana sebenarnya proses perencanaan, sampai dengan proses pembangunannya, kenapa longsor itu bisa terjadi berturut-turut” tukas politikus dari Gerindra ini.

Pimpinan daerah beserta jajarannya didorong segera mengambil langkah-langkah strategis. Termasuk melakukan evaluasi atas proses pembangunan itu. Serta mengambil langkah solutif karena tidak bisa dipungkiri peristiwa itu cukup mengganggu aktivitas masyarakat di sana.

“Bupati harus segera mensinergikan jajarannya dan OPD teknis terkait untuk mendorong langkah-langkah solusi agar tidak mengganggu aktivitas sosial masyarakat yang menggunakan jalur-jalur tersebut” tandasnya.

- Advertisement -

Berita Populer