Mataram (Inside Lombok) – Akun Tarpiin Adam pada September 2018 lalu telah membuat status media sosial yang membuatnya dilaporkan ke polisi. Unggahan status itu menyebutkan bahwa Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Najmul Akhyar dianggap lebay (berlebihan, red).
Ia merupakan pegiat sosial dari Endris Foundation di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Najmul Akhyar melaporkan status tersebut ke Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda NTB.
Adam mengunggah foto di akun salah satu media sosialnya dengan nama Restu Adam EF. PIa mengunggah tangkapan layar mengenai berita yang dimuat salah satu koran lokal di Lombok. Pada unggahan yang sama, Adam menambahkan keterangan berupa kalimat “Jangan terlalu Lebay Pak Bupati”.
Setelah mengetahui unggahan itu, Najmul diketahui melapor ke Polda NTB pada 15 November 2018. Laporan pengaduan ditindaklanjuti polisi dengan mengeluarkan surat perintah penyelidikan (Sprinlid) Nomor Sp. Lidik/463/XI/2018/Ditreskrimsus, pada 23 November.
”Sudah diperiksa. Pemeriksaan pertama Selasa 26 Maret,” ujar Adam di Mataram pada Rabu (27/03/2019).
Dalam pemeriksaan tersebut, Adam menyebut hanya ada satu pertanyaan yang substansial. Yaitu mengenai motivasi dan tujuannya membuat unggahan itu.
Menurutnya, unggahan dengan kalimat lebay yang ditujukan kepada Bupati, berdasarkan fakta lapangan ketika KLU dilanda bencana gempa.
”Kalau kita runut dari Agustus, yang salurkan bantuan itu lebih banyak dari pegiat sosial, NGO, dan masyarakat,” ujarnya.
Adam melihat bahwa Pemda KLU saat itu tidak berbuat apa-apa selama masa tanggap darurat. Namun, tiba-tiba, dalam salah satu pemberitaan, Bupati Najmul menyebut bahwa pemerintahnya tidak tidur dalam proses bantuan stimulan rumah.
”Beberapa kali kita lakukan protes. Bahkan mengajak pemda untuk duduk bersama. Kami ingin berikan solusi, tapi tidak pernah direspon,” beber dia.
Menurut Adam, unggahannya merupakan kritik bagi pemda. Dalam konteks agar pemda bisa bekerja dengan cepat memperhatikan kebutuhan masyarakat KLU yang ditimpa bencana.
“Posisi pemerintah sangat wajar untuk dikritik. Jangan mengganggap (pemerintah) eksklusif,” sebut Adam.
Karena berupa kritik, Adam menilai laporan Bupati KLU atas unggahannya sangat tidak penting. Dia bahkan menyarankan Bupati Najmul agar memperhatikan dan mempercepat proses rehabilitasi rekonstruksi bagi masyarakat KLU.
”Apa tidak ada pekerjaan lain. Bupati itu kan pejabat publik, yang seharusnya lebih banyak mengurusi hak-hak masyarakat,” ujarnya.
