28.5 C
Mataram
Jumat, 29 Maret 2024
BerandaBerita UtamaBupati Lotim Minta BPBD dan PUPR Lotim Tanggap Bencana

Bupati Lotim Minta BPBD dan PUPR Lotim Tanggap Bencana

Lombok Timur (Inside Lombok) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan PUPR Lotim tanggap menghadapi bencana alam yang telah menimpa beberapa wilayah. Terlebih bencana tersebut mempengaruhi infrastruktur dasar, seperti beberapa jembatan penghubung desa yang terputus.

“Dalam sepekan ke depan kami sudah menerima rencana anggaran untuk penanggulangan dampak bencana ini, dan kami juga minta kepada BPBD dan PUPR sudah bergerak,” ungkapnya, Senin (31/10).

Sukiman mengakui kemampuan pemda dengan Dana Tidak Terduga (DTT) yang tersedia saat ini tidak dapat mencakup keseluruhan. Namun sejumlah infrastruktur yang rusak seperti Jembatan Yatofa yang menghubungkan Desa Lendang Belo dengan Desa Montong Betok perlu menjadi prioritas.

Adapun beberapa fasilitas umum yang rusak akibat banjir dan akan dibenahi berupa pemasangan bronjongan di Joben dan perbaikan Jembatan Loyok, jembatan menuju Ponpes Syaikh Abdurrahman di Marang, Kotaraja, dan perbaikan jembatan penghubung Desa Tetebatu dan Tetebatu Selatan.

- Advertisement -

“Kami juga berharap agar BPBD dan PUPR sesegera mungkin untuk membuat kajian untuk diusulkan kepada BNPB seperti kondisi abrasi, normalisasi Otak Kokok Joben, pemecah gelombang, serta tanggul yang sudah mengalami kerusakan di Labuhan Lombok,” pintanya.

Tidak hanya itu, ia juga meminta agar persoalan kesulitan air bersih bagi warga yang ada di sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Keruak dan Jerowaru segera ditangani. Meski saat ini telah memasuki musim penghujan, Sukiman mengakui warga di kecamatan tersebut saat ini masih kesulitan mendapatkan air bersih.

“Untuk bantalan sosial sebagai dampak kenaikan BBM juga kami minta segera direalisasikan percepatan direalisasikan,” ujarnya.

Disebutkannya, bantalan sosial tersebut didistribusikan kepada masyarakat dengan verifikasi data melalui sejumlah OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ditargetkan bantalan sosial tersebut pada Desember mendatang sudah tersalurkan seluruhnya kepada masyarakat yang berhak menerima. “Untuk bantalan sosial yang berupa barang, supaya memanfaatkan produk lokal daerah. Karena ini sekaligus langkah kita untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat,” tutupnya. (den)

- Advertisement -

Berita Populer