Dewan Sampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Empat Raperda Kota Mataram

Sekretaris Daerah Kota Mataram H Effendy Eko Saswito menerima pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Mataram tentang Raperda Kota Mataram, Kamis (15/10/2020). (Inside Lombok/Istimewa dari Diskominfo Mataram)

Mataram (Inside Lombok) – Sekretaris Daerah Kota Mataram H. Effendy Eko Saswito mengikuti Sidang Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram. Rapat itu tentang penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Mataram terhadap Empat Buah Raperda Kota Mataram Tahun 2020.

Rapat ini digelar dengan protokol pencegahan covid-19. Bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Mataram yang terhubung dengan Aula Pendopo Wali Kota Mataram melalui video conference, Kamis (15/10/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram I Gde Sudiarta selaku pimpinan sidang menyampaikan kesimpulan rapat. Bahwa pada dasarnya semua fraksi telah menerima usulan empat buah Raperda dengan tanggapan yang cukup beragam. Akan dilanjutkan dengan pembahasan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Adapun secara umum, fraksi-fraksi DPRD Kota Mataram memberikan tanggapannha. Pada Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, faksi-fraksi mengusulkan pemantauan secara optimal kepada pelaku usaha pengembang hunian, hotel dan pertokoan/mall apakah sudah memiliki sistem pengelolaan air limbah atau belum, dan perlu adanya sistem pemantauan yang ketat untuk menjaga kondisi air di Kota Mataram.

Raperda tentang Kepemudaan perlu dioptimalkan dalam penerapan Perda setelah disahkan. Terutama dalam pemberdayaan pemuda, dan tidak meninggalkan esensi dari pembinaan dan pengawasan pada generasi muda di Kota Mataram. Terlebih tidak sedikit pemuda yang masih terlibat dalam penggunaan obat-obatan terlarang.

Untuk Raperda tenang Kearsipan, hampir semua fraksi mengusulkan agar kearsipan Kota Mataram memiliki sistem kelola secara elektronik, mengingat perkembangan teknologi saat ini yang sudah memadai.

Dan untuk Raperda tentang Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan diharapkan agar mampu memberikan kepastian hukum dan lebih memaksimalkan pelayanan adminstrasi kependudukan di Kota Mataram yang transparan dan akuntabel.

Dari tanggapan-tanggapan tersebut, selanjutnya fraksi-fraksi DPRD Kota Mataram akan dijawab oleh eksekutif pada sidang Paripurna selanjutnya.