Mataram (Inside Lombok) – Dinas Sosial Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, sekitar empat persen keluarga penerima manfaat (KPM) sembako murah atau biasa dikenal bantuan pangan nontunai (BPNT) tidak melakukan transaksi.
“Dari sekitar 22.178 KPM sembako murah di sini tahun 2020, sekitar 4 persennya tidak melakukan transaksi,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Hj Baiq Asnayati di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan, dari hasil evaluasi 4 persen KPM tersebut tidak melakukan transaksi selama dua bulan yakni bulan Januari dan Februari 2020, sehingga serapan pendistribusian sembako murah di Mataram mencapai 96 persen.
Terkait dengan itu, katanya, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan BRI selaku mitra pemerintah untuk pendistribusian sembako murah, dengan meminta “by name by address” KPM yang tidak melakukan transaksi tersebut.
“Kalau tiga kali berurut-urut mereka tidak bertransaksi, bantuan dana sembako murah yang masuk ke rekening KPM bersangkutan akan dikembalikan ke kas negara,” katanya.
Oleh karena itu, selain akan berkoordinasi dengan pihak BRI, Dinsos juga berkoordinasi dengan pendamping dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), sebab merelah yang mengetahu kondisi di lapangan.
“Kalau memang ada masalah atau kendala dalam proses transaksi kita bisa carikan solusinya. Kalau KPM yang tidak bertansaksi ini karena mereka merasa sudah mampu bisa kita usulkan untuk diganti,” ujarnya.
Lebih jauh Asnayati mengatakan, besaran bantuan yang masuk rekening KPM mulai Maret ini, sebesar Rp200 ribu atau naik dari angka sebelumnya Rp150 ribu.
Bantuan yang masuk langsung ke rekening KPM tersebut harus dibelanjakan di warung gotong royong elektronik (e-warong) atau agen BRI Link untuk membeli kebutuhan pokok sesuai yang telah ditetapkan.
Dengan kenaikan bantuan tersebut, jenis bantuan yang bisa ditukarkan KPM di e-warong juga bertambah tidak hanya beras dan telur tetapi juga harus ada unsur nabati dan protein hewani.
Menurutnya, penambahan jenis barang yang dibeli keluarga penerima manfaat dengan menggunakan dana sembako murah dimaksudkan untuk pemenuhan gizi masyarakat penerima manfaat.
“Pemerintah berpikir, bahwa untuk pemenuhan gizi masyarakat tidak cukup hanya dengan beras dan telur tetapi perlu gizi dari nabati dan protein hewani,” katanya. (Ant)
