Disdag Mataram Alihkan Dana Beli Mobil ke Penuntasan Pasar Cakranegara

Renovasi Pasar Cakranegara gagal terselesaikan karena rekanan dinilai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai 31 Desember 2019. (Foto: Inside Lombok/ANTARA News/Nirkomala)

Mataram (Inside Lombok) – Dinas Perdagangan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengalihkan anggaran pembelian kendaraan roda empat bagi Satgas Perdagangan ke penyelesaian renovasi Pasar Cakranegara setelah pihak kontraktor gagal menyelesaikannya.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram H Amran M Amin di Mataram, Senin, mengatakan revisi anggaran kegiatan untuk penyelesaian pembangunan Pasar Cakranegara dinilai penting agar pedagang bisa lebih nyaman dan aman.

“Sementara, anggaran pembelian kendaraan roda empat bagi Satgas Perdagangan akan kita usulkan kembali melalui APBD Perubahan 2020,” katanya.

Dengan adanya pengalihan anggaran tersebut, pihaknya segera melakukan persiapan melanjutkan renovasi Pasar Cakranegara yang dinilai mendesak walaupun bisa digunakan.

“Kami menargetkan kelanjutan renovasi dimulai pada triwiulan pertama 2020 dengan anggaran sekitar Rp200 juta,” katanya.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mataram H Mahmuddin Tura sebelumnya mengatakan renovasi Pasar Cakranegara gagal terselesaikan karena rekanan dinilai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan hingga 31 Desember 2019.

“Padahal, awalnya rekanan sudah diberikan kesempatan perpanjangan sejak kontrak habis 16 Desember 2019, dengan harapan bisa tuntas sampai 31 Desember 2019, karena sisa pekerjaan saat kontrak habis hanya 40 persen,” katanya .

Akan tetapi, lanjutnya, sampai batas akhir pada 31 Desember 2019 posisi proyek dengan anggaran Rp1,8 miliar yang bersumber dari APBN tersebut sebesar 89 persen, dan pemerintah kota pun kembali memberikan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan sampai tuntas.

Namun, pada 1-2 Januari 2020 tidak ada kegiatan lagi sehingga pemerintah kota dalam hal ini Dinas Perdagangan mengambil keputusan untuk menghentikan proyek tersebut.

“Dengan demikian, sisa pekerjaan tercatat 11 persen dengan besar anggaran sekitar Rp200 juta, yang sudah dikembalikan ke kas negara karena proyek tidak bisa mencapai 100 persen. Sisa pekerjaan itu, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah” katanya. (Ant)