Disdik: Program BSU Belum Tersosialisasikan ke Guru

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali. (Foto: Inside Lombok/ANTARA/Nirkomala)

Mataram (Inside Lombok) – Dinas Pendidikan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengatakan, program bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp600 ribu per bulan untuk membantu perekonomian pekerja di tengah pandemi COVID-19 di kalangan tenaga guru, termasuk honorer di sekolah, sejauh ini belum tersosialisasikan.

“Untuk program BSU ini, kami belum ada petunjuk teknis dan sosialisasi terhadap rencana pemberian subsidi upah tersebut,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali di Mataram, Kamis.

Menurutnya, saat ini tercatat sekitar 1.200 tenaga honorer di dinas pendidikan, baik itu guru, operator maupun tenaga administasi di bagian tata usaha.

Data tersebut, telah diserahkan ke dinas sosial saat awal pandemi COVID-19, untuk mendapatkan bantuan stimulan sebesar Rp600 ribu, yang masuk langsung ke rekening masing-masing guru dan tenaga honorer lainnya.

“Jadi, kalau BSU ini juga akan diberikan ke guru atau honorer di dinas pendidikan, data tersebut bisa menjadi acuan. Kami¬†belum tahu apakah dinsos sudah mengusulkan untuk mendapatkan BSU atau tidak,” katanya.

Namun demikian, Fatwir belum mengetahui pasti apakah 1.200 tenaga honorer tersebut sudah masuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), yang menjadi salah satu syarat pemberian BSU.

“Kalau masalah kepesertaan BPJAMSOSTEK, sejauh ini belum dapat kami pastikan. Karenanya, masalah ini segera kami¬†koordinasikan,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram Hariadi yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya telah mengusulkan 15.147 orang karyawan dari 87 perusahaan, kader PKK-posyandu, tenaga harian lepas di Dinas PUPR dan Bakesbangkpol Kota Mataram untuk mendapatkan BSU dari pemerintah sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan.

Sementara lainnya, kata Hariadi, termasuk guru dan honorer di Dinas Pendidikan Kota Mataram belum ada terkonfirmasi dari BPJAMSOSTEK.

“Mungkin saja mereka masuk menjadi anggota Taspen, karena yang didata akan mendapat BSU hanya anggota aktif BPJAMSOSTEK sampai Juni 2020,” katanya menambahkan. (Ant)