Mataram (Inside Lombok) – Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, merencanaka memasang sejumlah kamera pengintai ata CCTV untuk mencegah vandalisme yang kerap terjadi pada sejumlah ruang publik di kota itu.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Mataram I Nyoman Swandiasa di Mataram, Minggu mengatakan pemasangan CCTV pada sejumlah areal publik yang dinilai rawan vandalisme tersebut sudah sangat urgen.
“Aparat kami, baik dari Satpol PP maupun Satgas Dinas Perkim tidak mungkin bisa siaga 24 jam, dan untuk memastikan areal tersebut aman 24 jam, teknologi harus harus menggantikan tenaga manusia dan pilihannya hanya itu,” katanya kepada wartawan.
Pernyataan itu disampaikan menyikapi sejumlah aksi vandalisme pada areal publik seperti di Jalan Majapahit dan terakhir perusakan puluhan aksesori kota berupa pot bunga di Jalan Lingkar Selatan yang merupakan kawasan “bypass” Bandara Internasional Lombok (BIL).
Oleh karena itu, kata Swandiasa, pihaknya sudah melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), untuk segera memasang CCTV tidak hanya pada jalur bebas hambatan BIL, melainkan juga pada titik rawan lainnya.
Untuk anggaran, Diskominfo akan melihat alokasi Tahun 2020, jika tidak memungkinkan maka pihaknya akan menyiasati dengan memindah CCTV yang tidak efektif untuk digeser pada titik yang dibutuhkan.
Dimana, saat ini Diskominfo telah memasang sekitar 15 titik CCTV di luar ATCS (area traffic control system) milik Dinas Perhubungan Mataram yang tidak bisa diganggu gugat.
“CCTV yang kami bidik untuk digesar antara lain di tempat pembuangan sementara (TPS) sampah, ruang terbuka hijau serta daerah rawan kriminalitas dan konflik,” katanya.
Daerah rawan kriminalitas dan konflik yang dimaksudkan adalah di kawasan Pagutan dan Karang Taliwang yang dulunya rentan terjadi konflik antarkampung. Namun saat ini sudah semakin membaik, CCTV tersebut bisa dialihkan.
“Tetapi, bisa atau tidaknya pengalihan CCTV itu pun akan kita pertimbangkan dan koordinasikan dengan pihak terkait lainnya dulu, agar tidak menjadi masalah ke depan,” katanya.
Akan tetapi, sambungnya, jika hal itu juga tidak memungkinkan, Diskominfo akan minta Perkim yang mengalokasikan anggaran dan memasang CCTV, sementara pemeliharaan tetap berada di Diskominfo.
“Kami rasa peluang sinergitas itu cukup besar,” katanya sambil menambahnya sebenarnya harga CCTV-nya tidak terlalu mahal tetapi pemeliharaannya membutuhkan anggaran rutin yang cukup. (Ant)
