Mataram (Inside Lombok) – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat segera mencari informasi kepastian pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) nelayan yang akan dibangun di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan.
“Sekarang kita lagi fokus menyelesaikan pembangunan hunian sementara (huntara) nelayan yang terdampak eksekusi lahan, sehingga belum sempat melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M. Kemal Isalam di Mataram, Rabu.
Namun demikian, setelah proses huntara nelayan rampung sesuai target, yakni akhir Januari, pihaknya segera mencari informasi langsung ke Jakarta sebab untuk membicarakan dan mencari kepastian itu tidak bisa melalui telepon.
“Sampai saat ini, kita memang belum mendapat informasi lagi tentang jadwal pasti untuk dimulainya pembangunan fisik rusunawa nelayan di Bintaro. Tapi informasi terakhir, rusunawa nelayan Bintaro dimulai pada awal tahun 2020, atau pada triwulan pertama,” katanya.
Pembangunan rusunawa itu, menjadi salah satu solusi jangka panjang bagi 83 keluarga yang terdampak eksekusi lahan, di mana saat ini mereka menempati tenda-tenda darurat sembari menunggu huntara rampung dibangun.
“Selain itu, rusunawa nelayan juga akan mengakomodasi nelayan-nelayan yang masih berada di sempadan pantai agar terhindar dari abrasi pantai,” ujarnya.
Untuk pembangunan rusunawa nelayan, katanya, pemerintah kota telah menyiapkan lahan seluas dua hektare, karena jumlah bantuan rusunawa nelayan didapatkan Pemerintah Kota Mataram tiga “twin blok” atau 174 kamar dengan tipe 36, tiga lantai. Jumlah itu bertambah dari rencana awal dua “twin blok”.
“Semula kita akan mendapatkan bantuan dua ‘twin blok’ sesuai usulan, tetapi alhamdulillah realisasi tiga ‘twin blok’,” katanya kepada sejumlah wartawan.
Namun demikian, Pemerintah Kota Mataram berharap, ke depan pemerintah bisa menambah lagi jumlah rusunawa nelayan hingga menjadi empat “twin blok”, sebab berdasarkan data terakhir jumlah nelayan yang akan direlokasi sekitar 300 keluarga.
Menyinggung tentang progres pembangunan huntara saat ini, Kemal menyebutkan, pengerjaan fondansi sudah mencapai 90 persen. Harapannya, huntara bisa selesai sesuai target yakni pada akhir 2020.
“Memang kami ada kendala kekurangan alat berat, tapi itu sudah bisa disiasati secara bergantian dengan Dinas PUPR karena alat berat PUPR tidak bisa siaga karena adanya kegiatan normalisasi saluran dan sungai agar tidak terjadi genangan dan banjir,” katanya. (Ant)
