Lombok Timur (Inside Lombok) – Maraknya kasus pelecehan seksual di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi atensi semua pihak. Perhatian khusus perlu diberikan. Terutama untuk perbaikan pola asuh orang tua serta pemahaman dini pada anak-anak dan remaja terkait risiko dan potensi pelecehan seksual yang bisa dialami.
Ketua LPA Lotim, Judan Putrabaya menyesalkan dan mengutuk maraknya kasus pelecehan seksual khususnya terhadap anak yang terjadi di Lotim. Ia mengatakan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut.
“Kasus itu sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan banyak faktor yang dapat mempengaruhinya,” katanya, Jumat (04/03). Tahun 2022 saja, secara beruntun sejak Januari hingga awal Maret ini ada 15 laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Salah satu kasus kekerasan seksual di Lotim yang kembali menyita perhatian publik, adalah kasus yang menimpa dua orang pelajar SMP. Keduanya dilaporkan diperkosa oleh empat orang teman laki-lakinya setelah diajak meneguk miras.
Peristiwa pemerkosaan itu diketahui terjadi pada Selasa (1/3) malam. Di mana keempat terduga pelaku yang diduga berasal dari Kecamatan Sukamulia mengajak kedua korban yang berasal dari Kecamatan Masbagik meneguk miras.
Setelah meneguk miras, para terduga pelaku kemudian melampiaskan nafsu bejatnya terhadap kedua korban. Mereka bahkan sempat mengantar korban pulang. Namun, diturunkan begitu saja di depan Koramil Masbagik.
Dari pengakuan salah satu korban ia pertama kalinya bertemu dengan terduga pelaku. Sebelumnya ia hanya kenal dan berkomunikasi lewat media sosial. Ketika ia dilepas begitu saja di depan Koramil, ia sempat dilihat oleh petugas dan akhirnya diamankan. Kapolsek Masbagik, AKP. Ery Armunanto pun ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Kasus pemerkosaan tersebut saat initelah ditangani sepenuhnya oleh Polres Lotim.
Selain di Kecamatan Masbagik, kasus-kasus serupa diterangkan Judan tersebar di beberapa daerah di Lotim. Termasuk di Kecamatan Suela, Pringgabaya, Sambelia, Labuhan Haji, Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, dan Suralaga. “Kecamatan-kecamatan tersebut hampir setiap tahun ada kasusnya,” ujarnya.
Ia menyebut faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual tersebut seperti pola asuh yang tidak maksimal, terlebih NTB masuk dalam lima besar nasional kategori pola asuh terburuk. Hal tersebut dikarenakan anak-anak sering kali dititipkan pada nenek, bibi atau keluarga lainnya oleh orangtuanya dan ditinggalkan pergi merantau.
“Pola asuh ini berakibat pada tidak maksimalnya pengasuhan, pengawasan dan kontrol terhadap anak karena pengasuhnya juga keluar untuk bekerja,” ucapnya.
Selain pola asuh, faktor lingkungan dapat mempengaruhi hal tersebut, di mana saat ini hilangnya rasa simpati maupun empati dari warga di lingkungan tempat tinggal. Sehingga anak-anak merasa bahwa lebih leluasa melakukan hal yang diinginkannya tanpa ada rasa takut pada lingkungannya.
“Bebasnya penggunaan ponsel dapat menyebabkan hal itu terjadi, anak-anak dengan leluasa mengunggah gambar maupun film dewasa,” jelasnya. Belum terbentuknya lembaganya secara struktural LPA di desa-desa, terlebih tidak adanya penganggaran operasionalnya. Faktor-faktor tersebut harus menjadi prioritas utama sebagai upaya pencegahan dan tentunya semua harus dimulai dari lingkungan keluarga.
“Ironis jika pada akhirnya orang yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjamin keamanan dan kenyamanan bagi anak-anak, tapi malah dibuat menjadi predatornya,” jelasnya.
Kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun di Lombok Timur terus meningkat, padahal pemda saat ini sedang gencarnya berjuang mencapai predikat Kabupaten Layak Perempuan dan Anak.
Upaya ke arah itu penting. Namun, tentu yang lebih utama adalah menciptakan secara fakta bahwa tidak ada lagi terdengar munculnya korban baru kekerasan dalam berbagai bentuknya.
“Kami khawatir bahwa di lapangan sesungguhnya lebih banyak yg menjadi korban. Namun karena korban takut atau tidak tahu kemana mereka melapor sehingga kasusnya berlalu begitu saja,” tuturnya.
Untuk itu, Pemda Lombok Timur diminta bisa lebih berani melakukan tekanan pada para Kepala Desa untuk membuat perlindungan anak dari berbagai kekerasan sebagai salah satu skala prioritas disertai anggarannya. Hanya dengan cara tersebut bisa meminimalisir kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. (den)
