Gili Matra dan Gili Balu akan Dijadikan Pusat Rehabilitasi Terumbu Karang

94
Press rilis dalam rangka program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang di kawasan wisata Gili Matra dan Gili Balu, Nusa Tenggara Barat, Senin (7/6/2021). (Inside Lombok/Diskominfotikntb).

Mataram (Inside Lombok) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan melakukan rogram rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang di kawasan wisata Gili Matra dan Gili Balu. Program ini dilakuan bersama Climate Change Trust Fund (ICCTF) akan melaksanakan Coral Reef Rehabilitation Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI).

Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas Sri Yanti mengatakan, sebagai daerah segitiga Amazon of The Sea, manajemen pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP) di NTB terutama pelestarian terumbu karang membutuhkan peningkatan efektivitas pengelolaan.

“NTB termasuk KKP Lesser Sunda. Pilot project-nya ada di Nusa Penida, Bali dan Gili Matra (Trawangan, Air, Meno) dan Gili Balu di NTB,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Inside Lombok, Senin (7/6/2021).

Yanti mengakui, saat ini telah banyak program serupa dari berbagai pihak untuk mendukung konservasi. Akan tetapi, dukungan COREMAP-CTI akan lebih difokuskan dalam hal manajemen pengelolaan konservasi. Adapun biaya yang digelontorkan untuk program tersebut diperoleh melalui dana hibah dari Asian Development Bank senilai 1,282 juta dollar untuk Gili Matra dan 985.352 dollar untuk Gili Balu.

“Project ini sendiri telah dimulai pada 4 Maret 2020 dan akan berakhir pada 31 Desember 2022,” tuturnya.

“Targetnya adalah untuk mencapai 80 persen kategori biru di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra, dan mencapai 100 persen kategori hijau di Taman Pulau Kecil (TPK) Gili Balu,” sambungnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama Kementerian PPN/Bappenas Hirmawan Hariyoga Djojokusumo mengatakan, upaya ini untuk menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dalam pengelolaan konservasi yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat untuk ditiru dan dilakukan di daerah lain.

“Sehingga pada akhirnya, pilot project ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh berbagai pihak terkait,” ujar Hirmawan.

“Selain itu, dalam upaya pelestarian dan konservasi, economic trade off karena laut sebagai sumber penghasilan, maka pengawasan untuk kejahatan lingkungan dan substitusi mata pencaharian penting dilakukan,” demikian kata dia.