Lombok Tengah (Inside Lombok) – Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Zulkieflimansyah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bisa sedini mungkin mampu mengidentifikasi berbagai potensi bencana yang mungkin terjadi di provinsi itu.
“Dengan adanya upaya pemantapan edukasi dan mitigasi bencana ini, diharapkan masyarakat NTB dapat siap secara mental dan pengetahuan ketika berbagai potensi bencana itu benar-benar terjadi,” kata Gubernur NTB ketika menyerahkan kunci perbaikan rumah tahan gempa (RTG) dan buku tabungan kepada Pokmas untuk wilayah Lombok Barat dan Kota Mataram di Aula Kantor Camat Gunung Sari, Lombok Barat, Kamis.
Menurut gubernur, tantangan BPBD ke depan semakin banyak, bukan berarti kita menginginkan bencana terjadi di NTB, melainkan tugas BPBD itu adalah mencegah terjadinya dampak dari bencana sehingga mitigasi bencana menjadi tugas berat bersama.
“Artinya tugas BPBD bukan hanya ketika terjadi gempa, banjir, tapi sedini mungkin teman-teman BPBD bisa mengidentifikasi potensi-potensi bencana terjadi, kita siap secara psikologis dan mental, sehingga bisa berdamai dengan bencana itu,” ucapnya.
Ia juga mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada teman-teman BPBD, terutama kepada l Gusti Bagus Sugiartha, mantan Kepala Pelaksana BPBD NTB, yang telah memasuki masa purna tugas, juga kepada TNI, Polri dan seluruh stakeholders yang telah bersama berjuang sehingga pembangunan RTG dapat terselesaikan dengan baik, walaupun pada tahap l masih ada yang belum selesai.
Sementara itu, I Gusti Bagus Sugiartha diakhir masa tugasnya menyebutkan bahwa perjalanan dalam perbaikan RTG tak lebih dari 2 tahun, di mana dengan wilayah yang cukup luas dan secara total akan diperbaiki kurang lebih 250.000 ribu unit rumah. Dalam pembangunannya ada 3 tahap, tahap l sudah diselesaikan 226.204 unit rumah, sedangkan pada tahap ll yang sudah direview atau diperbaiki 17.314 unit rumah.
Sisi lain juga, Sugiartha menjelaskan bahwa tidak hanya pengerjaan perbaikan rumah melainkan ada kegiatan-kegiatan lain selain pada review tahap l. Ini boleh dikatakan menjadi tahap lll nantinya, karena itu ia berharap pada tahap lll nanti bisa diselesaikan dengan maksimal oleh kabupaten dan kota bisa memberikan data-data kesesuaian di lapangan BNBA masyarakat untuk kembali di review sehingga itu menjadi acuan yang belum mendapatkan pembiayaan.
“Maka dalam pengerjaan selanjutnya harus ada rencana kerja yang matang terukur sehingga bisa dibuatkan timeline baik pada pengerjaan tahap l yang belum dan tahap ll,” jelas Sugiartha.
Sugiartha mengingatkan bahwa sesuai dengan instruksi presiden tahun 2020, sebenarnya pada tahap ll ini akan diselesaikan akhir Desember 2020, namun dengan segala pertimbangan dan permasalahan yang menghambat pengerjaannya, sehingga diundur sampai bulan April 2021.
“Harapnya dengan sisa waktu yang dimiliki agar bisa dituntaskan dengan baik dan tepat waktu baik tahap l yang belum selesai dan tahap ll,” katanya. (Ant)
