Kemiskinan di Kota Mataram Turun 0,02 Persen di 2022, Tahun Ini Pemkot Upayakan Percepatan

Ilustrasi kemiskinan (Image Source: goriau.com)

Mataram (Inside Lombok) – Angka kemiskinan di Kota Mataram turun 0,02 persen dari tahun 2021 lalu. Meski cukup kecil, Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan pihaknya optimis di 2023 ini pemerintah daerah akan mengupayakan percepatan penurunan angka kemiskinan yang lebih masif lagi.

“Yang penting turun dulu lah. Secara bertahap bisa satu digit,” ujar Mohan. Ia menjelaskan, pemerintah tetap berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Mataram.

Ikhtiar yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan tidak saja dilihat berdasarkan angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melainkan juga secara nyata. “Ikhtiar kita dalam menurunkan angka kemiskinan ini bisa lah dilihat tidak saja melalui angka-angka, tapi secara faktanya juga demikian,” ujarnya.

Salah satu upaya dalam menurunkan angka kemiskinan yaitu memberikan kelonggaran masyarakat dalam menjalankan usahanya. Terlebih saat ini sudah tidak ada lagi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dampak dari pandemi Covid-19. “Sudah tidak ada lagi PPKM, ini kemudian ekonomi sudah mulai membaik,” ujarnya.

Selain itu, investasi di Kota Mataram yang mulai terjadi peningkatan diharapkan bisa berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Pasalnya, dengan adanya investasi maka bisa menyerap tenaga kerja dan dampak ekonomi lainnya.

“Ini kan mulai ada titik terangnya, dan bisa memberikan dampak pada menurunkan angka kemiskinan. Insyaallah,” harapnya.

Diberitakan sebelumnya, Asisten II Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menyebutkan berdasarkan data BPS NTB angka kemiskinan di Kota Mataram tahun 2022 yaitu sebesar 8,63 persen atau turun 0,02 persen turun dari tahun 2021 lalu. Penurunan angka kemiskinan ini terjadi karena aktivitas ekonomi sudah mulai berangsur pulih.

Penurunan angka kemiskinan ini diakui masih lamban. Hal ini disebabkan penanggulangan kemiskinan hanya menyasar sebagian besar kelompok penerima bantuan. Namun sebagian kelompok masyarakat lainnya masih membutuhkan bantuan seperti penyandang disabilitas berat, kalangan lanjut usia serta buta huruf. “Ini pekerjaan rumah kita,” katanya.

Selain itu, berdasarkan instruksi presiden kemiskinan ekstrem di daerah harus bisa terselesaikan pada tahun 2024 mendatang. Karena sebanyak 22.491 kepala keluarga di Kota Mataram masuk ke dalam data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). (azm)