Lahan 24 Hektare Disiapkan Bila MXGP Digelar di Senggigi

1216
Kades Senggigi, Mastur saat ditemui di ruang kerjanya. Rabu (19/01/2022). (Insid Lombok/Yudina Nujumul Qur'ani).

Lombok Barat (Inside Lombok) – Area pantai Kerandangan seluas 24 hektare digadang-gadang cocok menjadi lokasi penyelenggaraan Motocross Grand Prix (MXGP) pada Juni mendatang. Terlebih lokasi tersebut dinilai memiliki struktur tanah yang sesuai dengan standar perhelatan perhelatan motocross kelas dunia tersebut.

“Kita punya area di sini sekitar 24 hektare di Dusun Kerandangan, itu bisa dimanfaatkan untuk MXGP ini. Sedangkan yang dibutuhkan untuk MXGP ini hanya 14 hektare,” ucap Kades Senggigi, Mastur saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (19/01/2022).

Menurutnya, kawasan yang pernah menjadi primadona pariwisata NTB itu telah memiliki fasilitas pendukung yang memadai. Mulai dari ratusan kamar hotel yang tersedia, serta lokasinya yang tidak terlalu jauh dari pelabuhan Lembar maupun bandara.

“Kalau memang Pak Bupati dan Pak Gubernur mau mengangkat lagi Senggigi ini jadi destinasi unggulan NTB, mari perjuangkan masalah MXGP ini,” tegasnya. Lokasi yang disiapkan di Senggigi pun dikatakan strategis, karena lokasinya yang ada di pinggir pantai.

“Belum ada juga kan lokasi MXGP di kawasan pinggir pantai, dan ini ke depannya bisa jadi ikon NTB juga,” paparnya.

Hal ini juga disebut Mastur, sebagai salah satu upaya untuk memanfaatkan tanah ‘terlantar’ yang hingga kini belum digarap oleh pemiliknya. Sehingga hal ini pun dinilai akan dapat memberi dampak positif bagi perekonomian warga setempat, maupun pemilik lahan.

“Karena ini kan sistemnya sewa selama dua tahun, bangunannya juga tidak permanen dan bongkar pasang. Podiumnya juga bongkar pasang, jadi lebih enak,” jelasnya.

Sebelumnya, ketua panitia lokal MXGP yang ditunjuk Pemda Lobar, H. Lalu Winengan mengutarakan rasa optimisnya event itu bisa digelar di Lombok Barat. Terlebih fasilitas pendukung seperti hotel, transportasi dan fasilitas penunjang lainnya disebutnya lebih lengkap.

Untuk itu, pihaknya berharap Pemprov NTB bisa mempertimbangkan kelengkapan fasilitas tersebut. “Jangan sampai kita paksakan tapi fasilitasnya tidak ada,” tegas Winengan.

“Ini kan belum final. Akan kita lobi agar IMI pusat mau di Lombok Barat,” tandasnya. (yud)