Nasib SDN 3 Bukit Tinggi Tak Kunjung Jelas, Butuh Dukungan Bupati untuk Penyediaan Lahan

Kondisi sekolah darurat SDN 3 Bukit Tinggi yang masih mengungsi, belum lama ini. (Inside Lombok/Istimewa).

Lombok Barat (Inside Lombok) – Komisi IV DPRD Lobar desak Badan wilayah Sungai (BWS) segera merealisasikan lahan pengganti dan pembangunan gedung baru bagi SDN 3 Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari. Pasalnya, setelah tergusur akibat pembangunan mega proyek Bendungan Meninting pengganti gedung sekolah tersebut tidak kunjung mendapat kejelasan.

Dari informasi yang diterima Komisi IV, sejauh ini calon tanah pengganti untuk pembangunan sekolah tersebut sudah disiapkan. Namun, masih harus menunggu pembayaran melalui hasil appraisal.

“Kami mendesak supaya segera direalisasikan. Mau tidak mau tahun 2022 sekolah itu harus sudah dibangun. Itu harapan kami,” tegas Jumarti, anggota komisi IV DPRD Lobar saat dikonfirmasi pekan lalu.

Menurutnya, DPRD pun sudah memanggil berbagai pihak terkait persoalan itu. Mulai dari BWS, BPKAD, BPN, hingga pihak sekolah untuk segera bersama-sama mencari solusi. Di mana fokus masalah utama adalah kondisi guru dan siswa yang terpaksa mengungsi belajar dengan menumpang ke sana ke mari.

“Sebenarnya sudah ada anggaran Rp1,4 miliar untuk pembebasan lahan. Kemudian nantinya pembangunan fisik sekolah akan didanai juga oleh pihak BWS,” bebernya.

Pembayaran Lahan Sudah Ditransfer

Kepala Sekolah SDN 3 Bukit Tinggi, Sariyun mengungkapkan informasi terakhir yang diterimanya dari pihak PPK Tanah, bahwa pihak Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sudah mentransfer sejumlah dana untuk pembayaran lahan sekolah ke rekening Satker Balai Wilayah Sungai (BWS).

“Informasinya sekarang PPK Tanah masih berkoordinasi dengan BPKAD Lobar,” ungkapnya belum lama ini.

Namun, pihak sekolah diakuinya tetap mengusulkan lahan yang sebelumnya sudah dibayarkan uang muka oleh pihak sekolah bisa tetap menjadi lokasi penggantian lahan untuk sekolah baru. Karena dari hasil observasi pihaknya, tidak ada lahan lain yang bisa dijadikan lokasi sekolah selain lahan tersebut.

“Karena sudah kita ikat (DP) juga, jadi tidak ada lahan lagi yang bisa kita ajukan. Jadi nanti tim appraisal itu bukan berurusan dengan pihak pemilik tanah sebelumnya, tapi guru yang sudah membebaskan tanah itu,” jelasnya.

Meski sebelumnya pihak kontraktor yang mengerjakan Proyek Bendungan itu hendak membangunkan sekolah sementara yang layak, sembari menunggu proses pembangunan sekolah di lokasi yang baru, rencana tersebut diakui menemui beberapa kendala.

Mulai dari ukuran lahan pinjaman yang diberikan oleh warga setempat untuk menjadi lokasi sekolah sementara dinilai terlalu kecil. Sehingga dicarikan lahan lain dengan cara menyewa. Di mana di sana akan dibangunkan enam kelas. Dengan ukuran setiap kelasnya sekitar 7×7 meter. Tetapi hal itu, ternyata tetap belum mampu menyelesaikan masalah.

“Kami menyarankan untuk langsung saja membangun sekolah sementara di lokasi yang sudah di DP itu. Tapi tidak disetujui, sehingga kami kembali lagi ke sekolah yang sekarang,” pasrahnya.

Karena tidak ada pilihan lain, sehingga pihaknya meminta agar bangunan sekolah sementara di lokasi yang sekarang bisa ditata supaya menjadi lebih layak.

“Kami berharap lahan itu segera dibayar, perpendek birokrasinya, dan mohon pihak yang memegang jabatan di atas, tolong lihat kondisi kami yang sebenarnya,” pungkas Kepala Sekolah SDN 3 Bukit Tinggi ini.

Pengadaan Lahan Jadi Kendala Utama

Perwakilan BWS, Lalu Asgar menjelaskan sejak awal pihak BWS dan perusahaan siap untuk membantu pihak sekolah untuk membangun sekolah darurat. Mengingat BWS menjadi wakil PPK untuk pembebasan lahan yang dibutuhkan.

Namun bantuan pembangunan sekolah belum bisa terealisasi lantaran terkendala lahan. Di mana pemilik tanah, lanjut Asgar, belum mengizinkan lahannya digunakan membangun sekolah darurat.

“Dari awal kita siap bantu. Namun di lokasi awal yang disepakati, pemilik tanahnya enggak mau dibangun. Padahal awalnya mau, tapi dia berubah pikiran,” ungkap Asgar.

Bahkan, pihak BWS dan perusahaan disebutnya sudah menyiapkan gambar, hingga tukang yang siap mengerjakan pembangunan sekolah tersebut. “Tapi pas datang tukang yang akan membangun, pemilik lahan malah tidak mau. Makanya saya minta kepala sekolah koordinasi dulu, sepakati dulu lahannya,” tegas dia.

Ia mengaku, bahwa hingga saat ini pihak BWS belum mendapatkan informasi pasti terkait lahan yang akan dijadikan tempat untuk membangun sekolah. Untuk itu pihaknya berharap Pemkab Lobar juga ikut terlibat melakukan negosiasi dengan pemilik lahan.

Menurut Asgar, dalam hal ini pihak sekolah juga membutuhkan pendampingan untuk berbicara dengan pemilik lahan. “Saya berharap aparat Dinas Pendidikan di Pemda ikut terlibat dalam negosiasi lokasi. Karena kepala sekolahnya juga perlu pendampingan untuk berbicara dengan pemilik lahan,” tandasnya. (yud)