NTB Evaluasi Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan

Sekretaris Daerah NTB H Iswandi (tengah), didampingi Kepala DKP NTB H Aminurrahman, dan Sekretaris DKP NTB Ibnu Fiqhi (kanan), membuka rapat evaluasi pelaksanaan program ketahanan pangan 2019, di Mataram, Rabu (20/11/2019). (Inside Lombok/ANTARA/Awaludin)

Mataram (Inside Lombok) – Dinas Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat mengevaluasi seluruh program yang telah dilaksanakan sepanjang 2019 untuk mengetahui progres dan capaian kinerja pembangunan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota.

“Hari ini kami melakukan rapat evaluasi untuk mengetahui kendala dan permasalahan pembangunan ketahanan pangan pada 2019, dan menentukan rencana tindak lanjut sebagai alternatif penyelesaian masalah,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, drh Aminurrahman, pada pembukaan rapat evaluasi program ketahanan pangan 2019, di Mataram, Rabu.

Ia menyebutkan sasaran makro pembangunan ketahanan pangan adalah pengentasan wilayah rawan pangan (kemiskinan dan stunting), distribusi, pengendalian harga dan cadangan pangan, diversifikasi pangan. Selain itu, penanganan mutu dan keamanan pangan, serta analisis kajian dan kebijakan.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengentasan wilayah rawan pangan adalah dengan melaksanakan kegiatan desa mandiri pangan, pengembangan korporasi usaha tani, dan pengembangan lumbung pangan masyarakat (LPM) berupa penguatan kapasitas kelembagaan kelompok dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Ada juga program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) melalui pemanfaatan pekarangan secara intensif dengan berbagai sumber daya lokal untuk menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Selain itu, peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat.

“Pada 2019, terdapat 138 KRPL yang dibentuk baik dari dana APBD maupun dana APBN. Dan kami terus memberikan pendampingan kepada para pengelola KRPL tersebut,” ujarnya.

Aminurrahman menambahkan upaya yang dilakukan dalam rangka distribusi, pengendalian harga dan cadangan pangan berupa kegiatan pengembangan usaha pangan masyarakat, pengembangan Toko Tani Indonesia Centre (TTIC), dan pemantauan harga.

Pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) adalah gapoktan/poktan yang bergerak di bidang usaha pangan dengan membeli beras di atas harga pembelian pemerintah untuk didistribusikan ke TTI dan TTIC yang menyediakan dengan harga dibawah harga pasar.

Dinas Ketahanan Pangan NTB, lanjut dia, juga melakukan penanganan mutu dan keamanan pangan yang bertujuan untuk menyediakan pangan segar yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi.

“Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar di pasar tradisional dan modern serta pemberian sertifikasi prima tiga buah dan sayur segarkepada pelaku usaha,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah NTB H Iswandi, yang hadir dalam rapat evaluasi tersebut menginginkan agar kegiatan pertemuan internal Dinas Ketahanan Pangan dapat melahirkan program kegiatan yang selaras dengan berbagai program unggulan daerah dalam pencapaian indikator pembangunan NTB yang gemilang.

“Semua kegiatan yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan termasuk di dalamnya kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi dan saling menguatkan agar fungsi-fungsi penyelenggaraan ketahahan pangan bisa tercipta demi mewujudkan NTB yang sejahtera dan mandiri,” katanya. (Ant)