Lombok Barat (Inside Lombok) – Realisasi PAD Lobar hingga akhir November ini dinilai masih jauh dari target. Di mana capaian PAD yang terealisasi baru Rp227 miliar lebih dan baru mencapai 65,63 persen dari target PAD yang sebesar Rp346 miliar lebih pada APBD Perubahan.
Kondisi ini dinilai terjadi karena tingginya target PAD. Namun tak didukung oleh anggaran memadai bagi OPD penghasil PAD.
Ketua Komisi II DPRD Lobar, H. Abubakar Abdullah mendorong agar Pemda Lobar dalam hal ini OPD haru lebih banyak membenahi beberapa sistem dan lebih jeli melihat potensi-potensi yang bisa menghasilkan PAD. Walaupun di satu sisi, pihaknya juga mengapresiasi OPD yang hingga saat ini sudah bekerja secara maksimal, termasuk Bapenda.
Sehingga pihaknya mendorong agar di sisa waktu yang masih ada ini, OPD terkait bisa memaksimalkan sektor-sektor penghasil PAD. Baik itu dari pajak, maupun retribusi.
“Itu saya sampaikan dalam rapat komisi dengan leading sektor. Kami memanggil beberapa OPD yang terkait,” ujarnya saat dikonfirmasi awal pekan ini.
Selain itu, catatan yang juga ditekankan kepada OPD terkait, agar mereka mampu menekan adanya indikasi kebocoran PAD, terutama yang terjadi di pasar. Lantaran beberapa laporan telah diterima pihaknya dari sejumlah kelompok masyarakat, terkait dengan tata kelola pasar yang ada di Lobar.
Di mana dari target PAD yang direncanakan di OPD, termasuk retribusi pasar berjumlah sekitar Rp3,8 miliar. Namun yang terealisasi saat ini baru mencapai Rp2,3 miliar atau sekitar 59,96 persen.
“Ini sedang kita dalami terkait tentang beberapa laporan catatan, temuan. Mungkin kita akan perlu melakukan koordinasi dengan teman-teman di Komisi II untuk melakukan langkah-langkah investigatif ya terkait ada dugaan, indikasi kebocoran-kebocoran ini,” beber Abu.
Hal ini disebutnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja dalam menghasilkan PAD. Terlebih ke depannya, ada sekitar Rp5 miliar potensi PAD dari retribusi pasar. Sehingga dia menilai, itu perlu dibarengi dengan pengelolaan yang baik. Termasuk juga masalah kebersihan pasar, karena menyangkut kenyamanan pedagang dan masyarakat yang berbelanja.
“Itu menjadi catatan-catatan, kemudian juga beberapa regulasi terkait retribusi itu yang harus kita clearkan dan dibenahi,” tegas dia.
Dikonfirmasi terpisah, kepala Bapenda Lobar, Suparlan justru mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini baru memiliki satu mobil operasional. Padahal kata dia, idealnya untuk memaksimalkan PAD, dibutuhkan kurang lebih lima unit kendaraan operasional.
“Idealnya butuh lima mobil operasional, masing-masing UPT satu,” beber Suparlan. Namun dalam kondisi saat ini, jangankan untuk membeli kendaraan operasional, komputer di UPT yang ada pun diakuinya, awalnya hanya ada satu unit komputer Jadul.
Setelah ada upaya yang dilakukan, kini pihaknya bisa menambah satu unit komputer, ditambah bantuan dari program ketua DPRD. “Sehingga ada tiga komputer saat ini di masing-masing UPT,” tuturnya.
Pihaknya juga berupaya melayani pembuatan SPPT di masing-masing UPT, dan itu butuh pelayanan online, namun ia memberanikan diri untuk memulai pelayanan. “Kita tunggu dialokasikan di APBD perubahan,” tandasnya. (yud)
