Pembagian Kuota Gratis untuk Belajar Daring Perlu Dikaji Ulang

Hj. Nurul Adha, Wakil Ketua DPRD Lobar, saat ditemui di ruangannya. Senin (31/08/2020). (Inside Lombok/Yudina Nujumul Qur'ani).

Lombok Barat (Inside Lombok) – Adanya program dari Kementerian Pendidikan untuk membagikan kuota internet kepada siswa dan juga guru, dinilai perlu dikaji lebih dalam lagi.

Dalam hal ini Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, Hj. Nurul Adha menilai kegiatan belajar daring yang masih terus berlanjut hingga saat ini perlu dikaji lagi. Terlebih kaitannya dengan efek psikososial yang ditumbulkan, terutama untuk wilayah Lombok Barat.

Dirinya menyebutkan, bahwa jangan sampai kebiajakan tersebut justru menyebabkan anak-anak sekolah memanfaatkannya justru untuk hal-hal diluar proses belajar.

Dirinya menambahkan, banyak keluhan yang bermunculan dari orang tua yang anaknya belajar daring tetapi tidak adanya kontrol pasti dari pihak sekolah. Sehingga menyebabkan banyak anak-anak yang berkumpul untuk berupaya mencari kuota gratis.

Bahkan lebih parahnya lagi banyak anak-anak yang justru mencuri kesempatan untuk mencari tempat yang dapat dimanfaatkan untuk bermain game online, bukan untuk mengakses pelajaran.

“Kita lihat di permukaan memang mungkin belum ada kasus yang dilaporkan karena belajar dari rumah ini kemudian ada anak-anak yang membuka situs yang tidak kita harapkan misalnya, tetapi kalau kita dalami dan kita cari kasus itu pasti ada” sebut wakil ketua DPRD Lombok Barat ini, saat ditemui di ruangannya, Senin (31/08/2020).

Karena pada kawasan di luar wilayah perkotaan, para siswa juga dirasa memiliki kesusahan jika harus belajar daring secara berkepanjangan.

Karena hal ini dirasa tidak terlalu efektif untuk diterapkan di wilayah yang ada di luar perkotaan. Dirinya menyebutkan, untuk wilayah Lombok Barat yang sebagian besar pedesaan, sistem daring tersebut dinilai belum dapat menjadi alternatif yang terbaik.

Bahkan, kata Wakil ketua DPRD Lobar ini, para orang tua juga dinilai kerepotan karena berbagai kesulitan yang muncul bersamaan dengan sistem daring ini.

“Kita lihat kondisi sosial masyarakat kita di pedesaan, banyak ibu-ibu yang tidak paham untuk membuka internet, kemudian bagaimana akan mengontrol anaknya” pungkas Hj. Nurul Adha.

Sehingga hal tersebut perlu dipertimbangkan kembali. Karena anak sekolah dinilai akan lebih efektif apabila menerima informasi secara langsung dari gurunya.

“Kalau dia sekolah, mendapatkan pesan dari gurunya, itu akan jauh lebih masuk ke diri anak. Termasuk pemahaman tentang protokol kesehatan, itu justru bisa lebih mendisiplinkan anak-anak ketika dia menerima pesan moral itu langsung dari guru” pungkasnya.

Hal tersebut dirasa bisa diterapkan oleh sekolah asalkan dengan tetap disiplin pada protokol kesehatan. Mulai dari menyediakan tempat cuci tangan, handsanitizer, penggunaan face shield dan hal-hal lainnya yang mendukung pencegahan penularan covid-19 ini.

“Ini juga termasuk alternatif yang bisa dikonsep oleh Dikbud” imbuhnya.

Selain daring, sistem belajar yang diterapkan oleh sekolah, di mana anak didiknya datang belajar ke rumah gurunya dirasa juga dapat membebani guru tersebut. Marena harus menyediakan berbagai perlengkapan pencegahan covid-19 dan hal tersebut dinilai tidak ada bedanya ketika siswa datang ke sekolah.

“Itu kan sama saja berkumpul, kalau begitu kan lebih baik mereka sekolah. Mungkin bisa dengan cara dirolling, digilir perkelasnya. Saya rasa itu alternatif sehingga anak-anak bisa tetap mendapatkan hak pendidikannya tetapi juga penjagaan protokol kesehatannya juga bisa disiplin,” tegas wakil DPRD Lobar ini.