Pemda Lobar Diharapkan Cari Solusi Atasi Kekeringan di Daerah Wisata

84
Anggota komisi I DPRD Lobar, Indra Jaya Usman. (Inside Lombok/Istimewa).
2
Anggota komisi I DPRD Lobar, Indra Jaya Usman. (Inside Lombok/Istimewa).

Lombok Barat (Inside Lombok) – Pemerintah Daerah Lombok Barat diminta untuk memikirkan trobosan yang dapat dijadikan solusi atas persoalan kekeringan. Terutama di wilayah selatan, seperti Sekotong, Lembar, Gerung dan Kuripan yang menjadi langganan kekeringan.

Penyelesaian persoalan ini dinilai harus relevan dengan target Pemda. Terutama untuk mengembangkan daerah pariwisata di kawasan Sekotong. Namun ironinya, kawasan itu masih menjadi langganan kekeringan.

Anggota komisi I DPRD Lobar, Indra Jaya Usman mendesak Pemda beserta pihak terkait seperti PT. AMGM. Agar sama-sama memiliki trobosan yang dapat membantu mengantisipasi kekeringan itu dengan membantu memenuhi ketersediaan air bersih di kawasan itu. Lantaran, bila hanya mengandalkan droping air dengan mobil tangki saat kekeringan berlangsung. Itu dinilai tidak bisa menyelesaikan masalah.

“Polanya selalu sporadik, kalau tidak menggunakan mobil tangki, ya lewat bantuan Parpol, menurut kami itu tidak dapat memberikan solusi” kritik politisi Demokrat yang akrab disapa IJU ini, Senin (05/07/2021).

Terlebih terget Pemda yang ingin menjadikan Sekotong sebagai daerah pariwisata. Hal itu dinilainya akan sulit teruwjud bila persoalan kekeringan dan ketersediaan air bersih masih menjadi kendala.

“Ketersediaan air bersih yang cukup itu harus ditindaklanjuti serius oleh Pemda” tegasnya.

Sehingga ia menyebutkan beberapa solusi yang bisa saja diupayakan Pemda untuk mengantisipasi persoalan tersebut. Seperti misalnya dengan menggandeng pihak ketiga atau swata untuk bekerjasama. Sehingga Pemda dirasa bisa saja mengolah air, seperti di sungai Dodokan yang melimpah untuk membantu mencukupi ketersediaan air di daerah langganan kekeringan.

“Itu kan bisa dilakukan oleh PUPR dan PT. AMGM untuk melakukan kajian dan membangun komunikasi dengan pihak ketiga. Misalnya dengan pola bangun guna serah, bisa dikatakan begitu karena kita tidak perlu membangun apa pun” bebernya.

Bahkan dirinya menambahkan, PT.AMGM  belum mampu membangun infrastruktur dengan kemampuan modalnya. Padahal setiap tahunnya, sebut dia, PT. AMGM mengajukan Rp 60 miliar lebih untuk membangun infrastruktur. Sehingga ia menyebut, tidak bisa bila Pemda harus menunggu selesainya pembangunan bendungan Meninting itu untuk menangani persoalan kekeringan yang terjadi setiap tahunnya.

Itu dinilai sangat lama. Sedangkan kebutuhan masyarakat akan air bersih ini selalu mendesak.

“Sangat konyol kalau setiap tahun kita diributkan masalah kekeringan. Pengiriman air dengan tangki itu tidak sistematis dan berkesinambungan” ketus dia.

Sehingga bila memang serius ingin melakukan trobosan untuk mengantisipasi kekeringan ini. Banyak ruang dari aturan yang ada yang bisa dimanfaatkan dan dioptimalkan.