Pemkot Cari Dana CSR Untuk Renovasi Rumah Korban Puting Beliung

94
Salah satu rumah warga di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang rusak akibat angin puting beliung yang terjadi pada Minggu (15/11-2020) (Foto: Inside Lombok/ANTARA/HO.BPBD).

Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, akan mencari dana bantuan dari dana kepedulian sosial perusahaan (CSR) untuk merenovasi rumah puluhan korban angin puting beliung di kota itu.

“Kalau ingin penanganan cepat, kami upayakan mencari dana CSR dan semoga ada BUMN atau BUMD yang memiliki kepedulian terhadap para korban angin puting beliung,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram HM Kemal Islam di Mataram, Rabu.

Berdasarkan data sementara Dinas Sosial Kota Mataram, jumlah warga yang menjadi korban angin puting beliung yang terjadi pada Minggu (15/11-2020), sebanyak 43 kepala keluarga (KK) tersebar di empat kelurahan.

Dari 43 KK itu, kata Kemal, di Kelurahan Pagutan Timur ada 14 KK, Kelurahan Pagutan Barat 17 KK, Kelurahan Jempong 4 KK dan data terakhir masuk dari Kelurahan Pagesangan delapan KK.

Untuk memastikan data korban, lanjut Kemal, pihaknya terlebih dahulu akan meminta data ke dinsos, kemudian melakukan validasi lapangan guna mengetahui secara pasti kondisi kerusakan rumah tersebut.

Selain itu, kata dia, untuk memastikan apakah rumah warga yang terdampak puting beliung kondisinya memang sudah rusak atau sudah masuk dalam program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) atau tidak.

“Kalau memang sudah masuk dalam data RTLH Tahun 2021, maka rumah korban angin puting beliung kami intervensi tahun depan melalui program RTLH agar bantuan bisa lebih besar. Jika belum, akan kami usulkan,” katanya.

Pasalnya, menurut dia, pelaksanaan pemugaran RTLH Tahun 2020 sudah tuntas dilaksanakan sehingga tidak memungkinkan mengintervensi rumah korban melalui program RTLH tahun ini. Saat ini sedang penyusunan alokasi anggaran RLTH untuk Tahun 2021.

“Kalau dana CSR tidak ada, rumah korban angin puting beliung akan kami intervensi Tahun 2021 melalui program RTLH. Rumah yang akan diintervensi harus di SK-kan wali kota,” katanya.

Sementara terkait dengan bantuan kedaruratan bagi para korban, ujar Kemal, saat ini menjadi ranah dari Dinas Sosial dan BPBD Kota Mataram untuk memberikan bantuan logistik sesuai kebutuhan agar para korban bisa menempati rumah mereka. (Ant)