Pemkot Mataram Sebut 67 Persen Lahan Pertanian Sudah Masuk Asuransi

85
Ilustrasi areal pertanian di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Inside Lombok/ANTARA/Nirkomala.

Mataram (Inside Lombok) – Dinas Pertanian Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebutkan hampir 67 persen dari 1.500 hektare lahan pertanian di Mataram sudah masuk program Asuransi Usaha Tani Pangan (AUTP), sebagai langkah antisipasi kerugian saat gagal panen.

“Dari 1.500 hektare lahan pertanian di Mataram, sekitar 1.000 hektare atau hampir 67 persen sudah masuk AUTP. Sisanya, belum dengan berbagai alasan,” kata Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram Mutawalli di Mataram, Rabu.

Menurutnya, beberapa alasan petani yang belum mengasuransikan lahannya antara lain, karena masih ada anggapan terkait dengan boleh dan tidaknya asuransi.

Selain itu, petani beralasan lahan mereka berada di zona aman sehingga menilai AUTP tidak ada manfaatnya, sebab selama ini mereka tidak pernah mengalami gagal panen.

“Lahan pertanian yang belum masuk AUTP tersebar se-Kota Mataram, tapi khusus untuk kawasan bagian Selatan kita wajibkan sebab kawasan itu menjadi daerah rawan puso,” katanya.

Dikatakan, potensi lahan pertanian gagal panen cenderung terjadi pada lahan pertanian di bagian Selatan karena areal pertanian yang terendam saat musim hujan akibat kondisi wilayah yang berada di bagian hilir.

Sementara itu potensi gagal panen akibat kekeringan di musim kemarau kemungkinannya sangat kecil meskipun di daerah hulu sebab kekeringan di Kota Mataram tidak seperti di daerah-daerah lain.

“Kendati musim kemarau, petani kita masih bisa menanam palawija apalagi kita juga melaksanakan program bantuan pembuatan sumur dangkal,” katanya.

Mutawalli mengatakan AUTP sebagai antisipasi gagal panen, jadi petani diharapkan tidak enggan mengikuti programnya. Pasalnya, hanya dengan membayar Rp36 ribu per hektare per sekali tanam, petani bisa mendapatkan Rp6 juta per hektare ketika gagal panen.

“Apalagi, 80 persen petani yang ada di Mataram merupakan petani penggarap atau menyewa lahan dan hanya 20 persen petani yang memiliki lahan sendiri,” katanya. (Ant)