Pemkot: Penempelan Stiker Keluarga Miskin Dianggap Diskriminasi

188
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram Lalu Martawang. (Inside Lombok/ANTARA News/Nirkomala)

Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengatakan penempelan stiker bagi keluarga miskin sebagai upaya mempermudah pendataan dan penanganan dianggap diskriminasi oleh pemerintah pusat.

“Penempelan stiker sebagai identitas keluarga miskin, sudah kami lakukan 10 tahun yang lalu, tetapi pada waktu itu dianggap diskriminasi,” kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram Lalu Martawang di Mataram, Jumat.

Pernyataan diskiminasi muncul ketika dirinya saat itu menjabat sebagai Kepala Bappeda Kota Mataram, dan mengikuti rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Dalam rakor itu, kata Martawang, semua tujuan dan alasan penempelan stiker sudah disampaikan, tetapi bagi para pejuang hak asasi manusia dalam rakor tersebut disebut sebagai salah satu diskimisasi kepada masyarakat.

“Karena itu, dalam rakor disimpulkan tidak boleh ada diskriminasi antara masyarakat miskin dan tidak,” ujarnya.

Akan tetapi, dalam hal ini pemerintah kota bukan mengatakan tidak ingin melaksanakan program yang digagas pemerintah provinsi untuk pemasangan stiker keluarga miskin.

“Kami bukannya mengatakan tidak, sebab kami tidak ingin bertentangan dengan kebijakan pemerintah provinsi. Kita hanya ingin bercerita bahwa Mataram sudah lakukan hal itu 10 tahun yang lalu dan tidak dibolehkan pemerintah pusat,” ujarnya.

Martawang juga enggan menjawab apakah kondisi saat ini sudah relevan untuk diterapkan saat ini. “Kita tidak mau bertentangan, sebab kami ingin tetap hormonis,” katanya.

Terkait dengan itulah, untuk melaksanakan program penanganan kemiskinan di Kota Mataram agar tepat sasaran dilakukan melakukan pembaharuan basis data terpadu (BDT) keluarga miskin berdasarkan musyawarah kelurahan (muskel), karena merekalah yang lebih tahu kondisi warganya.

Melalui muskel inilah, keluarga miskin didata dan dievaluasi kondisinya secara berkala, sehingga masyarakat sudah masuk kategori mampu bisa dikeluarkan dari BDT, diganti dengan keluarga miskin lainnya yang lebih layak, begitu juga KK yang pindah.

“Mekanisme muskel lebih efektif untuk mengetahui tahu siapa lebih layak masuk BDT, dan dilakukan dengan baik dengan benar,” katanya. (Ant)