Pemkot: Revitalisasi Kawasan Bisnis Cakranegara Belum Sesuai Target

Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana. (Foto: Inside Lombok/ANTARA/Nirkomala)

Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengaku revitalisasi kawasan bisnis Cakranegara belum sesuai target konsep yang diharapkan sehingga perlu partisipasi dan kedisipilinan masyarakat terhadap komitmen penataan yang telah ditetapkan.

“Pasalnya, meskipun proyek revitalisasi Kawasan Bisnis Cakranegara (KBC) dari Kementerian PUPR senilai Rp15 miliar sudah rampung, tapi bangunan di sekitarnya belum menyesuaikan begitu juga dengan penataan parkir,” kata Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana di Mataram, Selasa (11/8).

Ia mengatakan konsep dan komitmen pemerintah kota dengan pemerintah pusat terhadap rencana penataan dan revitalisasi KBC akan ditata seperti di Malioboro Yogyakarta.

Di sepanjang areal tertentu di KBC, ke depan steril dari parkir dan pedagang kaki lima dengan menyiapkan lahan parkir khusus dan relokasi PKL.

“Untuk kantong-kantong parkir, sebenarnya sudah kita siapkan. Tapi perlu disiplin dan harus ada petugas yang mengatur agar tidak kembali semrawut seperti saat ini,” katanya.

Selain itu, bangunan di KCB semestinya bisa menyesuaikan dengan gaya modern dan hal itu sebenarnya sudah dilakukan intervenasi oleh pemerintah tetapi hanya sekitar tiga blok.

“Hal itu terkendala, sebab bangunan di KBC banyak milik pribadi sehingga butuh partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan terlaksananya proyek revitalisasi KBC tahap kedua dengan nilai Rp15 miliar tersebut, karena sudah ada kesepakatan pemerintah kota dengan Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (Satker PBL) NTB dan Balai Jalan Nasional (BJN) untuk menyiapkan kantong parkir dan penataan PKL.

Oleh karena itu, lanjutnya, untuk melaksanakan komitmen tersebut perlu ada dukungan dana pendamping dari Pemerintah Kota Mataram, terkait dengan berbagai kegiatan pemeliharaanya.

“Jika tahapan pemeliharaan revitalisasi KBC oleh pihak ketiga tuntas, maka pemeliharaan selanjutnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota,” katanya. (Ant)