Pemprov NTB Harap Penanganan Data Covid-19 Harus Sinkron

Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan pentingnya sinkronisasi data Covid-19 dalam Rapat Koordinasi Antisipasi Eskalasi Pasien Covid-19 di Provinsi NTB, Senin (21/6/2021). (Inside Lombok/Diskominfotikntb).

Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) melalui Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Sitti Rohmi Djalillah mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota serta lintas sektoral akan pentingnya menjaga sinkronisasi data Covid-19.

“Manajemen data Covid-19 di kabupaten/kota se-NTB harus sinkron dengan data aplikasi all record TC-19, aplikasi pencatatan, dan pelaporan tes Covid-19 dari Kementerian Kesehatan RI,” ujar Wagub, Senin (21/6/2021).

Berdasarkan data Pemprov NTB, jumlah kumulatif kasus Covid-19 sudah mencapai 14.135 orang. Dengan rincian 12.973 pasien sudah sembuh, 618 pasien meninggal dunia, dan 544 orang masih isolasi atau dalam perawatan.

Sementara itu, Satgas Covid-19 Nasional menyebutkan jumlah kumulatif kasus Covid-19 di NTB menjadi 12.754 orang hingga Sabtu, 19 Juni 2021. Terjadi penambahan sebanyak 39 kasus baru, dari angka sehari sebelumnya sebanyak 12.715 kasus. Satgas Covid-19 Nasional juga mencatat angka kesembuhan pasien Covid-19 di NTB sebanyak 10.431 orang. Bertambah sebanyak 20 pasien sembuh dari angka sebelumnya 10.411 orang. Sedangkan angka kematian, Satgas Covid-19 Nasional mencatat sebanyak 481 orang.

“Yang paling utama dalam menangani Covid-19 ini, sama persepsinya sama pandangannya bahwa data ini sangat penting. Tidak boleh lalai data. Karena dari data itu terlihat kerja kita yang nyata. Ini harus terepresentasikan di data,” kata Wagub.

Ke depannya, Pemprov NTB akan mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait penanganan Covid-19 di NTB ini agar menaruh orientasi pada pembaruan data secara real time melalui aplikasi All Record TC-19.

“Nantinya jangan sampai ada lagi data pada aplikasi All Record TC-19 berbeda dengan data yang sebenarnya. Karena itu langsung yang baca pusat,” ucap dia.

Senada dengan Wagub NTB, Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal juga mengatakan hal demikian. Sinkronisasi data lapangan dengan yang ada pada aplikasi All Record TC-19 harus tetap terjaga.

“Jadi tentang data ini, kita harus satu frekuensi. Jangan sampai kita kerja di lapangan luar biasa tapi datanya malah amburadul, sama saja bohong. Data yang terlihat di NTB malah jadi jelek padahal tidak,” kata Iqbal.

Bila hal itu tidak menjadi perhatian bersama, maka akan memberikan imbas yang cukup besar bagi kelangsungan hidup masyarakat NTB. Utamanya dalam hal perekonomian masyarakat yang sebagian besar bergelut di bidang pariwisata.

“Tentu yang rugi masyarakat, orang yang mau wisata, bisnis jadi enggan,” ujarnya.