Pemprov NTB Raih WTP 10 Tahun Berturut-turut Dari BPK

47

Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Raihan opini WTP dari BPK RI ini merupakan yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut sejak 2011 hingga 2020.

Opini WTP atas laporan keuangan Pemprov NTB tahun 2020 tersebut diserahkan oleh Anggota IV BPK RI Isma Yatun kepada Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaedah dan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dalam rapat paripurna DPRD NTB di Kota Mataram, Selasa (18/5/2021).

“Pencapaian WTP ke sepuluh kali berturut-turut atas LKPD Pemerintah Provinsi NTB ini menunjukkan komitmen Pemprov NTB beserta jajaran OPD dalam menjaga kualitas laporan pengelolaan keuangan daerah secara konsisten,” ujar Anggota IV BPK RI Isma Yatun.

“Hal ini tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif bersama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi NTB,” sambungnya.

Selain memeriksa LKPD, BPK RI juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektifitas dan pemanfaatan aset pada Pemprov NTB dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan LKPD Provinsi NTB tahun 2020 dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atas hasil pemeriksaan LKPD yang diterbitkan BPK.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas dan pemanfaatan aset pada Pemerintah Provinsi NTB dan instansi terkait lainnya, pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB cukup efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah tahun 2020,” tutur Isma.

Ia berharap opini WTP yang diperoleh Pemprov NTB ini dapat diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan naiknya laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya angka pengangguran, menurunnya gini rasio, meningkatnya indeks pembangunan manusia, menurunnya tingkat kemiskinan, dan tingkat inflasi yang rendah dan terkendali.

“Sehingga diharapkan pemerintah tidak hanya akan mengejar opini WTP terkait penyajian laporan keuangan saja, melainkan juga terdorong untuk mengelola sumber daya yang ada semaksimal mungkin,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah bersyukur atas kembali diperolehnya predikat WTP selama 10 tahun berturut-turut oleh Pemprov NTB. Ia pun memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah Provinsi NTB dalam mempertahankan kinerja baik tersebut.

“Saya memberikan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan OPD yang tetap bekerja luar biasa sehingga predikat ke-10 kali ini bisa kita capai. Ini memberikan kepercayaan diri kepada kita untuk senantiasa melanjutkan pengelolaan keuangan secara baik,” ucapnya.

Ia berjanji akan memperbaiki dan menuntaskan apa yang masih menjadi catatan temuan BPK atas laporan keuangan tahun 2020 tersebut. “Semoga sinergi yang telah berjalan baik selama ini dapat terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang,” harapnya.