Pencairan Bansos di Mataram Sering Bermasalah, Peran Pendamping Dinilai Kurang

77
Ilustrasi pencairan bansos (Image source : Levitrares.com)

Mataram (Inside Lombok) – Sejumlah permasalahan terjadi pada penyaluran bantuan sosial di Kota Mataram, baik yang bersumber dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Permasalahan yang muncul disinyalir karena peran pendamping yang dinilai masih kurang maksimal memfasilitasi masyarakat.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Sudirman menyebutkan beberapa contoh masalah yang dihadapi keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) adalah kartu ATM terblokir, rusak, sasaran pindah, meninggal, NIK tidak sinkron, dan kesalahan nama. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, Dinas Sosial akan mengoptimalkan peran pendamping PKH.

“Setelah kita evaluasi, masalah-masalah PKH yang muncul selama ini salah satunya terjadi karena kurangnya peran pendamping. Untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi sekitar 20 ribu KPM PKH (data April 2022, Red), peran pendamping ini sangat penting sehingga harus dimaksimalkan,” katanya.

Disebutkan, jumlah pendamping PKH di Kota Mataram sebanyak 58 orang. Satu pendamping PKH menangani sekitar 400-450 KPM. Dengan kondisi tersebut, permasalahan yang dihadapi KPM tidak bisa ditangani sekaligus.

“Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Masalah blokir, kartu rusak, lusuh, KPM meninggal, pindah, dan lainnya harus terus diperbaharui agar PKH bisa tepat sasaran,” katanya.

Kabid Penanganan Kemiskinan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Mataram, Mery Rayes menambahkan saat ini sedang dilakukan pencairan PKH tahap triwulan ketiga. “KPM yang datang ke SLRT rata-rata mengeluhkan kartunya terblokir sehari maksimal lima orang,” ujarnya.

KPM penerima PKH mendapatkan bantuan dalam bentuk uang tunai dengan besaran berbeda-beda tergantung dari komponen yang ada di KPM dan bantuan dicairkan bertahap per tiga bulan.

Beberapa kategori penerima PKH, antara lain kategori ibu hamil/nifas mendapat bantuan Rp3 juta per tahun, kategori lansia Rp2,4 juta per tahun, disabilitas Rp2,4 juta per tahun, anak SD Rp900.000 per tahun, anak SMP Rp1,5 juta per tahun, dan anak SMA Rp2 juta per tahun. (azm)