PKT Khawatirkan Dampak Habisnya Kuota Urea Bersubsidi NTB

Sejumlah petani di Kota Mataram, NTB, sedang menebar pupuk urea di sawah yang sudah ditanami padi. (Inside Lombok/ANTARA/Awaludin)

Mataram (Inside Lombok) – Kepala Kantor Pemasaran Pupuk Kaltim (PKT) Wilayah Nusa Tenggara Barat Slamet Mariyono mengaku khawatir akan dampak habisnya kuota pupuk urea bersubsidi untuk NTB karena sudah ada petani yang siap menanam padi menjelang akhir tahun.

“Hujan mulai turun dan di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Sumbawa, dan Bima, sudah ada yang minta pupuk bersubsidi, sementara alokasi sudah tidak ada,” kata Slamet Mariyono, di Mataram, Rabu.

Ia menyebutkan kuota pupuk urea bersubsidi untuk NTB pada 2019 sebanyak 161.234 ton. Seluruhnya sudah terserap hingga akhir November 2019, sedangkan untuk kebutuhan pada Desember sebanyak 15.000 ton tidak ada.

Jumlah alokasi urea bersubsidi untuk NTB pada 2019 berkurang dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 179.815 ton.

NTB, kata Slamet, juga tidak memperoleh tambahan kuota urea bersubsidi pada 2019. Berbeda dengan tahun sebelumnya memperoleh realokasi dari provinsi lain sebanyak tiga kali, sehingga kebutuhan petani yang menanam padi pada akhir tahun bisa terpenuhi.

“Tahun lalu tidak ada masalah karena ada realokasi tiga kali. Kalau tahun ini tidak ada sama sekali, padahal di lapangan masih kurang banyak,” ujarnya.

Terkait dengan ketersediaan, Slamet menegaskan bahwa stok urea bersubsidi yang tersimpan di gudang sebanyak 40 ribu ton untuk kebutuhan selama empat bulan. Namun, persediaan tersebut tidak bisa disalurkan ke petani sebelum ada surat keputusan dari Kementerian Pertanian sebagai dasar hukumnya.

“Kami bisa menyalurkan pada Januari 2020, tapi harus ada surat keputusan dari Kementerian Pertanian. Kalau kami menyalurkan tanpa ada aturannya, itu kategori melanggar,” ucapnya pula.

Menurut dia, penyimpanan urea sebanyak 40 ribu ton tersebut sebagai bentuk antisipasi jika sudah ada keputusan dari pemerintah pusat untuk menyalurkan pupuk bersubsidi pada puncak musim tanam padi. Gudang lini tiga yang ada di kabupaten dalam keadaan terisi penuh.

Slamet memperkirakan puncak musim tanam padi akan berlangsung pada Januari-Februari karena pada bulan tersebut puncak musim hujan. Namun, di beberapa daerah sudah ada petani yang mau menanam padi menjelang akhir tahun 2019 karena memiliki air irigasinya masih mencukupi.

“PKT sebagai produsen berada dalam posisi dilema. Bahkan ada bupati yang diberitakan oleh media mengatakan pupuk langka, padahal sebenarnya kuota yang sudah habis,” katanya. (Ant)