Puluhan Ribu Paket JPS Mataram Mulai Didistribusikan

Pembagian paket JPS tahun 2020 lalu. (Inside Lombok/dok)

Mataram (Inside Lombok) – Penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kota Mataram mulai didistribusikan pada Rabu (1/9) ini ke tingkat kelurahan. Jumlah paket JPS yang akan didistribusikan yaitu sebanyak 32.163 kemasan.

Asissten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura Selasa (31/8) mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan ke gudang JPS Senin lalu, Pemkot Mataram tidak menemukan adanya produk yang rusak. Rata-rata produk yang akan didistribusikan melalui program JPS tersebut sudah cukup bagus.

“Sudah pengecekan gudang kemarin dan hasilnya rata-rata bagus. Kalau ada ditemukan kekurangan volume itu 1:100 lah. Seperti yang kami temukan beras yang kurang 20 gram kami tolak. Yang lainnya dari puluhan yang kita timbang lebih dari 5 kg. Ada yang lebih 80 gram, atau 50 gram,” katanya.

Sementara untuk produk jajan dan kerupuk kulit, tidak ada yang kadaluarsa. Namun, jika pada saat pendistribusian masyarakat menemukan ada produk yang kedaluarsa, maka bisa dilaporkan ke kelurahan untuk diganti.

“Lapor saja ke kelurahan. Nanti kelurahan yang mengembalikan ke rekanan dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial,” ucap Mahmuddin.

Pada saat penyaluran JPS nanti, warna kemasan paket yang akan diterima masyarakat berbeda-beda. Hal ini sebagai tanda rekaman mana yang menanganinya. Karena dalam penyaluran paket JPS ini ada tiga rekanan yang terlibat. Sehingga jika nanti ada produk yang rusak maka akan lebih mudah mengetahui rekanannya.

“Ada warna yang beda-beda dari rekanan. Ada yang warnanya putih, ada hitam dan ada yang ungu. Agar bisa membedakan rekanan mana,” tuturnya.

Sementara untuk batas kontrak pengadaan JPS dengan para rekanan yaitu hingga tangga 6 September mendatang. Namun diharapkan, rekanan bisa menyelesaikan lebih cepat dari batas kontrak tersebut.

Untuk diketahui, program JPS ini dilanjutkan kembali untuk membantu masyarakat Kota Mataram yang terdampak pandemi Covid-19 terutama pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Selain itu, alokasi anggaran yang disiapkan untuk program tersebut yaitu sebesar Rp5 miliar.