Mataram (Inside Lombok) – Direktur Lombok Global Institute (Logis) Muhammad Fihiruddin menyayangkan rencana pengerahan aparatur sipil negara oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan unjuk rasa menolak perubahan nama Bandara Internasional Lombok menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid.
“Kami sangat menyesalkan jika benar ada aksi pengerahan ASN oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam aksi unjuk rasa menolak perubahan nama bandara,” ujarnya di Mataram, Minggu.
Selain menyayangkan aksi tersebut, Sekretaris Pemuda Nahdatul Wathan (NW) ini juga akan melaporkan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) jika terbukti mengajak ASN untuk berunjuk rasa pada, Senin (18/11).
“Ada temuan di beberapa grup OPD ajakan dari kepala dinas yang mengajak ASN untuk turun aksi besok hari Senin (18/11). Bahkan kepala desa dikumpulin oleh camat untuk memerintahkan BKD (Badan Keamanan Desa) untuk ikut aksi juga. Karena ini informasinya atas perintah langsung Bupati,” kata Fihiruddin.
Menurut Fihiruddin, sejatinya tugas ASN adalah bekerja dan melayani masyarakat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, di mana PNS harus menaati jam kerja. Bukan justru sebaliknya ikut-ikutan turun ke jalan dan melakukan unjuk rasa.
“Ini namanya sudah melanggar disiplin PNS. Apa jadinya kalau ASN ikut-ikutan berunjuk rasa. Padahal notabenenya ASN itu adalah pelayan masyarakat,” ucapnya.
Lebih lanjut, Fihiruddin menegaskan, perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) atau Lombok Internasional Airport (LIA) menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid mestinya harus dihargai semua pihak. Apalagi perubahan nama bandara tersebut adalah keputusan pemerintah pusat, bukan keputusan Gubernur atau Bupati.
“Keputusan mengganti nama bandara dengan nama Maulana Syeh bukan karena beliau pendiri NW atau apa, tapi karena penghargaan pemerintah pusat kepada beliau sebagai Pahlawan Nasional. Beliau milik kita semua bangsa Indonesia, bukan milik kelompok atau daerah tertentu. Jadi beliau kebanggaan kita semua sesungguhnya,” katanya.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah sendiri angkat bicara terkait rencana demo besar-besaran yang akan dilakukan sekelompok masyarakat dan ASN di Lombok Tengah untuk menolak perubahan nama Bandara Internasional Lombok menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid.
Zulkieflimansyah mengatakan, demo merupakan kebebasan berekspresi, namun, dalam konteks perubahan nama bandara, menurutnya, sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa pahlawan, bukan untuk kepentingan kelompok atau daerah tertentu.
“Demo wajar-wajar saja di era demokrasi seperti sekarang ini sebagai bentuk adanya kebebasan berekspresi jikalau ada kebuntuan komunikasi dan tak mungkin lagi kita membangun jembatan pengertian. Tapi dalam konteks perubahan nama bandara, kita mestinya bisa jernih dan tak perlu mengekspresikan perasaan dan kemauan dengan demo. Ini semua demi daerah kita yang harus kondusif untuk parawisata dan investasi,” kata Zulkieflimansyah. (Ant)
