27.5 C
Mataram
Sabtu, 20 April 2024
BerandaBerita UtamaRevitalisasi Posyandu Sebagai Pusat Edukasi dan Solusi Permasalahan Kesehatan di NTB

Revitalisasi Posyandu Sebagai Pusat Edukasi dan Solusi Permasalahan Kesehatan di NTB

Mataram (Inside Lombok) – Revitalisasi posyandu dapat menjadi pusat edukasi dan solusi utama permasalahan kesehatan di Provinsi NTB. Demi mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan beberapa strategi dan komitmen yang kuat antara pemerintah kabupaten dan desa.

“Di antaranya dengan membentuk kelompok kerja posyandu desa, menambah SDM dan fasilitas pelayanan yang disediakan, tempat dan waktu yang fleksibel, dan penambahan alat yang relatif murah,” ujar Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah saat menjadi narasumber dalam Webinar Penguatan Posyandu Keluarga yang digelar Pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan Dinas Kesehatan NTB, Senin (10/5/2021).

Wagub menuturkan, berbagai masalah kesehatan yang kompleks juga dihadapi oleh Provinsi NTB. Selain masalah stunting, kematian ibu, kematian bayi, dan berbagai masalah kesehatan yang kompleks seperti pernikahan anak, PMI Ilegal, narkoba, lingkungan hidup, bencana, dan lain sebagainya.

Semua permasalahan tersebut harus bisa dikendalikan dengan pola edukasi yang konsisten dan tersistem dengan baik.

- Advertisement -

“Salah satu sektor yang paling strategis yang harus kita perkuat selain sekolah adalah posyandu, karena posyandu dilaksanakan di setiap dusun di seluruh NTB setiap bulannya,” jelas Ummi Rohmi, sapaan akrabnya.

Hingga saat ini, peta sebaran posyandu keluarga yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB jumlahnya mencapai ribuan.

“Kalau posyandunya aktif semua, maka semua data akan kita dapatkan secara up-to-date setiap bulan. Sehingga semua permasalahan dari skala dusun bisa kita kontrol di NTB,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi NTB Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengatakan, edukasi di posyandu keluarga ini akan lebih efektif lagi jika mengaktifkan program Desa Wisma. Menurutnya, program Desa Wisma dapat dimulai dari pusat sampai ke desa, yang terdiri dari kelompok ibu dari 10 kepala keluarga yang melakukan aktivitas bermanfaat bagi keluarga.

“Terutama kegiatan mewujudkan program-program dalam bidang meningkatkan ketahanan keluarga, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya,” katanya.

- Advertisement -

Berita Populer