Sektor Pariwisata Dibayangi Resesi, Pengusaha Perlu Atur Siasat

Ketua PHRI NTB Ni Ketut Wolini. (Inside Lombok/Devi)

Mataram (Inside Lombok) – Ancaman resesi global di 2023 mendatang membayangi sektor pariwisata. Terutama dampaknya terkait tingkat kunjungan wisatawan yang berpengaruh juga kepada industri pariwisata. Pengusaha harus mampu menyiasati agar usaha mereka tetap sehat dan bisa terus bertahan.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB l, Ni Ketut Wolini menyebutkan para pengusaha industri pariwisata saat ini harus siap dengan kondisi apapun. Jika nantinya resesi benar terjadi di 2023, maka pengusaha harus bisa mengelola masing-masing usahanya. Terutama di bidang pariwisata, seperti hotel dan restoran.

“Kita harus melihat peluang untuk manage (mengelola) perusahaan kita agar tetap sehat. Misalnya dengan berpromosi, memberikan kemudahan-kemudahan untuk wisata yang datang ke NTB,” ujar Wolini, Jumat (18/11).

Menurutnya, untuk mengantisipasi agar resesi tidak terlalu berpengaruh besar terhadap sektor pariwisata, beberapa perbaikan harus dilakukan. Salah satunya memperbaiki aliran pendapatan perusahaan di masing-masing perusahaan agar tetap sehat.

Selain itu, Wolini menilai penting untuk tidak menambah investasi, seperti menambah jumlah kamar hotel ataupun membuka restoran baru. “Jangan menambah investasi, misalnya hotel sudah punya 100-150 unit kamar, sudah segitu saja dulu dijalankan. Agar tidak nanti menjadi beban terlalu banyak bagi perusahaan,” jelasnya.

Diakui, pengusaha tentunya khawatir dengan situasi resesi ekonomi, karena akan mempengaruhi semua sektor yang ada. Tidak hanya pariwisata saja, begitu juga dengan sektor lainnya.

“Semua khawatir, cuma jangan terlalu terbawa. Kita bagaimana caranya menyiasati masing-masing perusahaan kita ini bisa sehat tidak terbawa dengan situasi itu,” imbuhnya.

Di sisi lain, andai saja resesi ekonomi menimpa sektor pariwisata terutama hotel dan restoran, maka akan ada efesiensi yang dilakukan pada semua bidang, termasuk tenaga kerja. Hal ini tidak bisa dipungkiri pengusaha harus mengurangi tenaga kerja. Sama dengan kondisi pada saat pandemi Covid-19, yang memaksa perusahaan merumahkan karyawan.

“Semua pengeluaran harus ada efisiensi. Terutama di bidang tenaga kerja, karena kan pengunjung akan berkurang kalau resesi itu. Bukan PHK, hanya sama saja seperti masalah (pandemi) Covid-19 itu, hanya dirumahkan. Tapi mudah-mudahan tidak sampai segitunya, asal masing-masing bisa manage usahanya sendiri biar tidak terpengaruh banyak,” pungkasnya. (dpi)