Senggigi Longsor, Dewan Minta Pemda dan Pemprov Cari Solusi

Lombok Barat (Inside Lombok) – DPRD Provinsi NTB Dapil Lobar-KLU, Hasbullah Muis soroti longsor yang terjadi di kawasan vital Senggigi. Pemda Lobar dan Provinsi didorong segera duduk bareng diskusikan penanganan dan antisipasi.

Kerusakan akibat longsor yang terjadi di kawasan tanjakan cafe Alberto ini, memiliki kedalam 11 meter hingga bibir pantai, dengan panjang 45 meter.

Selain faktor hujan dengan intensitas yang cukup tinggi yang terjadi terus menerus, sehingga turut berpengaruh juga terhadap kondisi alam di Senggigi.

“Selain itu, ini perlu ada kajian teknis lagi apakah ada pengaruh dari konstruksi yang sedang dibangun ini yang memang tidak memenuhi standar kaidah pembangunannya” kata dia, di lokasi longsor, Sabtu (06/02/2021).

Atau pun terkait dengan kondisi tekstur tanah yang ada di lokasi. Kemudian juga yang perlu dikaji terkait dengan sisi kualitas bangunan. Sehingga pihaknya, selaku anggota komisi IV bidang pembangunan, mendorong pemerintah agar segera mengambil langkah cepat untuk menanggulangi persoalan tersebut.

“Karena ini adalah jalan yang cukup vital, akses wilayah Senggigi yang merupakan daerah pariwisata kita” katanya.

“Ini saya mengkhawatirkan, kalau ini tidak segera ditangani maka bisa bertambah lebar karena kultur tanah dibawah itu sangat rawan dan berpasir” imbuhnya.

Ia khawatir bila dibiarkan, dan tidak ditangani segera, maka bisa menggerus bagian jalan yang masih aman. Sehingga ia mendorong pihak terkait untuk segera mengkaji kualitas bangunan penataan Senggigi, karena dikhawatirkan akan menyebabkan hal yang sama di titik yang lainnya.

“Harus ada tim teknis secara cepat untuk turun” tegasnya.

Politisi yang akrab disapa Konco ini pun mendesak Pemda Lobar dan Provinsi NTB ntuk duduk bersama segera mengambil tindakan dan solusi.

“Perlu ada kajian teknis dari proyek ini, apakah pengaruh yang pelaksanaannya tidak terlalu baik, atau perencanaannya tidak matang, atau kah kualitasnya. Yang jelas segera harus ada tindakan” tandasnya.

Terkait kemungkinan pihak rekanan untuk bertanggungjawab juga, ia menyebut bila ini terkait dengan persoalan teknis, bisa saja pihak rekanan juga harus bertanggungjawab.