Seriusi Pencegahan Peredaran Narkotika, Pemkab Minta BNN Ada di Lotim

51

Lombok Timur (Inside Lombok) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi salah satu daerah rawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di NTB. Untuk itu, Pemda Lotim menyambut baik penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif DPRD NTB tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika

Raperda tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan fokus pada upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Lotim. “Kita mendukung penuh pembentukan Raperda itu, semoga BNN NTB juga dapat mendukung penuh terbentuknya BNN Lotim,” ujar Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Lombok Timur, H. Dami Ahyani saat kunjungan Panitia Khusus V DPRD Provinsi NTB, Kamis (13/1).

Secara administratif, Lotim telah memenuhi persyaratan dalam pembentukan BNN di daerah. Keberadaan lembaga pemerintah tersebut di Lotim dinilai penting untuk menekan kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika melalui upaya pencegahan.

“Anggaran kita juga sudah memadai untuk mendukung adanya lembaga vertikal. Lotim saat ini sudah memiliki BNK sebagai lembaga ad-hoc dengan operasional dari APBD,” jelasnya.

Juru Bicara Pansus V DPRD NTB, H Makmun berharap masukan dari Pemda dan OPD terkait Raperda tersebut akan menjadi pengayaan khazanah mendukung daya guna Raperda. “Raperda P4GN ini dimaksudkan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, termasuk memberikan layanan kepada korban penyalahgunaan Narkotika,” ujarnya.

Raperda itu juga diharapkan dapat membangun partisipasi masyarakat untuk turut dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun NTB saat ini berada di posisi ke-18 dari 34 Provinsi untuk kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Terkait usulan Lombok Timur untuk pembentukan BNNK DPRD dan BNNP berkomitmen mengawal agar tahun ini BNNK Lombok Timur dapat terwujud. Hal ini juga sejalan dengan dihentikannya moratorium pembentukan BNNK. (den)