Terhalang Fasilitator, Proses Rehab-Rekon di Gili Belum Maksimal

Suasana pelepasan fasilitator rumah tahan gempa di Kantor Gubernur NTB, Rabu (30/01/2019) lalu. (Inside Lombok/Dok)

Tanjung (Inside Lombok) – Proses rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab – Rekon) rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana gempa 2018 lalu masih berlangsung. Tidak terkecuali di Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sayangnya, proses tersebut belum dapat berjalan maksimal

Kepala Desa Gili Indah, Suburudin, menerangkan bahwa proses rehab – rekon untuk tiga gili (Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air) sampai saat ini masih terhalang oleh belum adanya fasilitator yang dapat mencairkan uang bantuan dari pemerintah pusat.

“Fasilitator di Gili Indah ini belum ada. Kami konfirmasi ke BPBD itu memang belum ada katanya,” ujar Suburudin, Sabtu (15/06/2019) saat ditemui di tengah-tengah acara Gili Mengawe di Gili Air.

Di Desa Gili Indah sendiri diterangkan Suburudin ada 69 rumah warga yang mengalami rusak berat dan telah memiliki rekening untuk menerima bantuan senilai Rp50 juta. Namun uang tersebut belum bisa dicairkan karena tidak adanya fasilitator yang mendampingi.

Menurut Suburudin para fasilitator tersebut enggan datang ke Desa Gili Indah karena kendala transportasi yang dinilai akan menambah biaya perjalanan para fasilitator. Untuk itu, Suburudin menerangkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak BPBD serta Kantor Camat terkait jalan keluar masalah tersebut.

“Itu tidak seberapa, ongkos kalau publik paling Rp12 ribu. Sebenarnya bisa kita usahakan nanti kalau kendalanya transportasi kita bisa komunikasikan dengan Koperasi Karya Bahari untuk digratiskan, bisa saja seperti itu,” ujar Suburudin.

Selain itu Suburudin juga menerangkan bahwa selama ini warga di Desa Gili Indah telah melakukan pembenahan rumah mereka secara mandiri. Namun tetap saja, uang bantuan dari pemerintah merupakan hak warga Desa Gili Indah yang perlu disalurkan juga.

“Namanya itu hak, ya. Mereka juga terdampak, diberikan haknya oleh negera. Sebenarnya kalau bisa tanpa fasilitator, mungkin kita bisa buat sendiri. Kita bisa jalan sendiri,” ujar Suburudin.

Menanggapi hal tersebut Bupati KLU, Najmul Akhyar, membenarkan bahwa memang ada hal-hal yang bersifat teknis untuk proses rehab – rekon di Desa Gili Indah. Hal tersebut menurut Najmul karena jumlah korban di Desa Gili Indah terbilang lebih sedikit ketimbang desa lain serta kemajuan pariwisata di tiga gili yang membuat masyarakat lebih mandiri.

“Tentu itu tidak membuat kita mengabaikan. Cuma karena masalah teknis, karena secara geografis ini harus menyeberang dan sebagainya ada sedikit kendala-kendala teknis sehingga fasilitator kita belum maksimal di tiga gili ini,” ujar Najmul, Sabtu (15/06/2019).

Najmul sendiri menyampaikan harapannya agar proses rehab – rekon di Desa Gili Indah dapat berjalan beriringan dengan proses di desa lain di KLU. Namun untuk itu diterangkan Najmul ada masalah kurangnya fasilitator yang perlu diatasi.

“Sekarang fasilitator memang kurang karena ditarik oleh PUPR. Sementara kita akan merekrut 500 fasilitator lagi tapi belum ada kesiapan dari Pemerintah Provinsi, karena provinsi yang menyediakan gaji,” pungkas Najmul.