Mataram (Inside Lombok) – Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2019, dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram melalui video conference.
Kegiatan video conference (Vicon) penyampaikan LKPJ dari Aula Pendopo Wali Kota Mataram, di Mataram, Selasa, dihadiri Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana, Wakil Ketua DPRD Kota I Gede Sudiarta, Sekretaris Daerah Kota Mataram H Effendy Eko Saswito beserta sejumlah pimpinan organisasi Perangkat daerah (OPD) lingkup Kota Mataram.
Wali kota dalam pidatonya mengatakan, secara umum LKPJ pembangunan pada tahun anggaran 2019 diarahkan untuk mencapai target sesuai dengan Tema Pembangunan Kota Mataram tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Mataram tahun 2019, yaitu “mempercepat pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk peningkatan daya saing berbasis kreativitas dalam rangka penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial.
“Pada tahun anggaran 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram terhitung sebesar 5,58 persen, naik dari tahun sebelumnya sebesar 4,98 persen,” katanya.
Sementara, angka PDRB Kota Mataram juga terus naik selama 4 tahun terakhir, dan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp13,815 triliun lebih, naik dari tahun 2018 sebesar Rp13,084 triliun lebih.
“Hal ini didukung dengan laju inflasi yang relatif berhasil dikendalikan, dimana pada tahun 2019 berada pada angka 1,76 persen,” katanya.
Di sektor ketenagakerjaan, menurut wali kota, tingkat partisipasi angkatan kerja berada pada angka 63,88 persen, dengan tingkat kesempatan kerja 94,49 persen. Adapun upah minimum kota tahun 2019, ditetapkan sebesar Rp2.013.000.
“Untuk, keseluruhan angka indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Mataram berada pada angka 79,10 naik dari tahun sebelumnya sebesar 78,43 dan masih termasuk dalam kategori tinggi,” katanya.
Di sisi lain, Wali Kota menyampaikan pada tahun 2020 sebanyak Rp135 miliar dari APBD dianggarkan untuk keperluan pencegahan penanganan COVID-19 yang berfokus pada penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, serta jaring pengaman sosial (JPS) untuk 70 ribu kepala keluarga, mulai dari bulan April hingga bulan September 2020.
Penanganan COVID-19, katanya, harus melibatkan semua unsur lapisan masyarakat sehingga Pemerintah Kota Mataram merancang skema Penanganan COVID-19 Berbasis Lingkungan (PCovid19BL) yang melibatkan peran seluruh komponen yang ada di masyarakat.
Komponen masyarakat yang dimaksudkan baik unsur TNI, Polri, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat di lingkungan, dan mengoptimalkan kader pelayanan terpadu Kota Mataram, yang saat ini berjumlah 1.200 orang.
“PCovid19BL menggunakan pendekatan berupa partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Di akhir sambutan wali kota berharap semoga usaha yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram saat ini bisa menghentikan penyebaran COVID-19 dan segala upaya menjadikan masyarakat Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya. (Ant)
