Wali Kota: Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kilogram Upaya Efisiensi

Ilustrasi: elpiji tiga kilogram. (Foto: Inside Lombok/ANATARA News/Nirkomala)

Mataram (Inside Lombok) – Wali Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, H Ahyar Abduh mengatakan bahwa rencana pencabutan subsidi elpiji tiga kilogram merupakan salah satu upaya pemerintah mengajak masyarakat melakukan efisiensi.

“Pemerintah tentunya sudah melakukan kajian terhadap rencana pencabutan subsidi elpiji 3 kilogram, jadi mari lakukan efisiensi jangan konsumtif,” katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Kamis.

Namun demikian, Wali Kota berharap dengan pencabutan subsidi elpiji tiga kilogram yang akan berdampak pada kenaikan harga dari Rp18.000 per tabung di tingkat pengecer menjadi Rp35.000 per tabung, tidak menurunkan daya beli masyarakat sebab elpiji menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat.

Apalagi kondisi perekonomian masyarakat di Kota Mataram mulai menunjukkan geliatnya setelah sempat turun ketika terjadi bencana gempa bumi pada 2018.

“Oleh karena itu, kami tidak ingin perubahan-perubahan harga sampai memberatkan masyarakat sehingga bisa berdampak pada peningkatan angka kemiskinan,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram, angka kemiskinan di Kota Mataram menurun dari 8,96 persen pada 2018 menjadi 8,92 persen di 2019.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram H Amran M Amin mengatakan, pihaknya belum dapat mengambil langkah-langkah antisipasi apapun terhadap rencana pemerintah mencabut subsidi elpiji tiga kilogram.

“Kami belum menerima informasi resmi tentang rencana pencabutan subsidi tersebut, jadi langkah-langkah antisipasi juga belum kami siapkan,” katanya.

Di samping itu, lanjutnya, informasi penarikan subsidi elpiji tiga kilogram juga belum menjadi kebijakan final pemerintah, sehingga pihaknya perlu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.

Misalnya dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan agar bisa bersama-sama melakukan berbagai persiapan dan antisipasi agar tidak ada penimbunan atau indikasi lainnya menjelang pencabutan subsidi.

“Jadi langkah-langkah antisipasi bisa kami bicarakan bersama,” ujarnya. (Ant)