Warga Kurang Mampu Butuh Rumah Singgah Saat Dirujuk Berobat ke Bali

Lombok Barat (Inside Lombok) – Para pegiat kemanusiaan di Lombok Barat mendesak Pemda untuk bisa membantu mengalokasikan anggaran untuk penyewaan rumah singgah bagi warga Lombok Barat yang kategori menengah ke bawah yang harus berobat ke Bali.

Karena selama ini warga kesulitan dirujuk ke rumah sakit Sanglah Bali akibat terkendala biaya penginapan dan akomodasi selama masa berobat di sana.

Beberapa orang perwakilan dari Pegiat Sosial Yayasan Endri’s (Endri’s Foundation) Lombok Barat melakukan hearing ke sejumlah OPD terkait. Tujuannya untuk memberi penjelasan mengenai urgensi perihal anggaran sewa yang dibutuhkan untuk rumah singgah tersebut.

Mereka melakukan  hearing ke BPKAD, Dinsos dan Bappeda Lombok Barat. Hasil diskusi dengan kepala BPKAD, pihak BPKAD menyarankan supaya mereka memastikan hal tersebut terlebih dahulu ke dinas sosial apakah sudah mengusulkan terkait pengadaan rumah singgah ke Bappeda.

Pihak BPKAD pun, katanya hanya menunggu apakah rencana tersebut sudah masuk ke dalam perencanaan daerah atau belum. Demi memastikan hal tersebut, perwakilan Endri’s foundation pun mendatangi dinas sosial guna mempertanyakan kejelasan mengenai hal tersebut.

“Kami pun ke dinas sosial Lombok barat untuk memastikan apa yang diarahkan oleh kepala BPKAD” ungkap Khuldie, Sekretaris EF Lombok Barat, saat memberi penuturan pada Inside Lombok di Taman Kota Giri Menang, Rabu (25/11/2020) kemarin.

Setelah menemui pihak dinsos, mereka mendapatkan penjelasan dari Kepala Dinsos, L Marta Jaya, bahwa pihaknya sudah bersurat ke Bappeda terkait Rumah Singgah tersebut. Bahkan ia meminta untuk memastikan ke pihak Bappeda apakah pengadaan rumah singgah untuk masyarakat Lobar yang dirujuk ke Sanglah Bali sudah masuk perencanaan atau belum. Bahkan diakuinya, bahwa pihak Dinsos pun telah bersurat ke Bappeda.

Dari sana, para pegiat sosial itu pun langsung beranjak ke kantor Bappeda Lombok Barat guna bertemu dengan kepala Bappeda. Setelah berdiskusi dengan kepala Bappeda dan Kepala bagian terkait.

Pihak Bappeda ternyata belum memasukkan pengadaan rumah singgah di Bali ke dalam perencanaan dengan dalih banyak anggaran yang dipangkas akibat Covid-19. Namun pihak Bappeda menjanjikan hal tersebut akan dimasukkan dalam perencaan prioritas di RAPBD perubahan.

Kepala Divisi Hukum Endri’s Foundation DPD Lombok Barat, M Faizir mengatakan pihaknya berharap Pemda peduli terhadap penanganan¬† pasien kurang mampu selama dirawat di rumah sakit Sanglah Bali dengan menyiapkan rumah singgah di sana. Selain itu, Pemda juga dirasa perlu untuk dapat membantu akomodasi dan santunan bagi warga Lobar yang sakit¬† selama dirawat di sana.

Karena selama ini, mereka para pegiat kemanusiaan ini rata-rata membantu warga kurang mampu yang kesulitan untuk biaya akomodasi. Bahkan, kata dia, ada warga yang memilih ditangani seadanya di rumahnya karena tak ada biaya apabila pasien tersebut harus dirujuk.

“Ini harapan kami ke Pemda agar menjadi perhatian serius, jangan sampai menganggap ini sepele” tegas dia.

Karena ada pasien yang ditangani sejak 2 tahun lalu di RS Sanglah Bali. Selama ini mereka dari pihak Yayasan yang berupaya membantu, sedangkan Pemda tidak menunjukkan adanya perhatian serius.

“Tinggal Pemda ini, bagaimana sebagai bapak kita di Lobar” ujarnya dengan nada penuh harap.

Pihaknya sendiri sudah mengusulkan pengadaan rumah singgah ini sejak tahun 2017 lalu. Namun sampai saat ini, ia mengaku belum ada Kejelasan dari Pemda Lobar sendiri.

Untuk rumah singgah ini, bebernya, hanya butuh dana kurang lebih sekitar Rp200 juta. Apabila mengacu pada Pemda Lotim yang mampu menyiapkan rumah singgah bagi warganya yang berobat di Bali.

“Bahkan mereka mendampingi setiap warga miskin yang dirujuk ke Bali, kami berharap Lobar juga bisa seperti ini” harapnya.