Lombok Tengah (Inside Lombok)- Ratusan warga Lombok Tengah yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bicara, Jum’at (14/8/2020) pagi menggedor kantor Bupati Lombok Tengah.
Kedatangan warga yang merupakan calon kepala desa (kades) dan para pendukungnya itu untuk menyuarakan penolakan penundaan Pilkades di 16 desa yang dijadwalkan akan digelar pada tanggal 26 Agustus ini.
Namun ditunda menyusul adanya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang ditunjukkan kepada Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia.
Koordinator umum aksi, Selamat Riadi yang juga merupakan calon kades mengatakan, keputusan warga dan calon kades tidak bisa diganggu gugat. Di mana, Pilkades harus dilaksanakan bulan ini atau tahun ini.
“Tidak ada tawar menawar, harus jadi Pilkades tahun ini. Pokoknya sebelum Pilkada”,tegasnya.
Kalau Pilkades tetap ditunda, pihaknya mengancam akan memboikot pelaksanaan Pilkada pada bulan Desember nanti.
Menurutnya, penundaan Pilkades yang dilakukan Kemendagri telah merugikan para calon kades dan juga masyarakat. Apalagi, Pilkades di Lombok Tengah sudah ditunda dua kali.
“Materi, tenaga, pikiran, semua dirugikan. Dan Pak Bupati harus tanggungjawab dalam hal ini. Harus dibayar oleh Bupati”,tuntutnya.
Hal itu karena ada pelanggaran yang menurutnya dilakukan oleh Bupati. Semestinya Bupati berkoordinasi dulu dengan pusat terkait dengan pelaksanaan Pilkades sebelum SK tentang jadwal pelaksanaan Pilkades ini diumumkan ke desa.
“Belum berkoordinasi dengan pusat. Kita ikuti SK di atas tapi jangan ada SE di bawah”, imbuhnya.
Senada dengan itu, massa aksi lain, Apriadi Abdi Negara mengungkapkan, para calon kades sudah menggelontorkan anggaran yang besar untuk merebut kursi orang nomor satu di desa.
“Rp100 juta habis per satu calon. Jauh sebelum masa kampanye ditetapkan itu sudah kampanye”,katanya.
Sehingga masa aksi menuntut pelaksanaan Pilkades dilakukan pada tahun ini. “Ini terkait kondusifitas daerah juga”,cetusnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jalaludin yang menemui masa aksi mengatakan, Pemda memahami apa yang menjadi keluhan dan tuntutan warga di 16 desa yang akan menggelar Pilkades, khususnya 64 bakal calon kades.
“Sehingga kami akan terus upayakan agar pelaksanaan Pilkades bisa dilaksanakan tahun atau bulan ini”,katanya.
Pihaknya berencana akan mendatangi Kemendagri bersama salah satu perwakilan calon kades untuk menyampaikan keinginan warga agar Pilkades bisa terlaksana sebelum Pilkada.
“Kami akan berangkat ke Jakarta bersama salah satu perwakilan. Silahkan rapatkan siapa yang akan diutus. Akan berangkat pagi Senin”,imbuh Jalaludin.
Kepada Kemendagri akan disampaikan bahwa kondisi Lombok Tengah sudah di zona kuning kasus Covid-19. Sehingga aman untuk pelaksanaan Pilkades. Beberapa persiapan Pilkades juga sudah dilakukan panitia, seperti pencetakan surat suara dan persiapan lainnya.
“Kalaupun tidak ketemu menteri mungkin dirjen, akan upayakan dapat jawaban pada hari Selasa”,demikian Jalaludin
