Mataram (Inside Lombok) – Putusan arbitrase yang memenangkan pihak rekanan pelaksana proyek tidak memengaruhi proses penyelidikan kasus dugaan korupsi dermaga rakyat di Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
“Sengketa itu kan ranahnya bagi mereka yang berkontrak. Kalau di kita ini soal perbuatan melawan hukumnya,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana di Mataram, Kamis.
Terkait dengan perkembangan penanganannya, Ekawana mengatakan bahwa penyelidikan kasus ini masih dalam proses klarifikasi para pihak terkait. Pengumpulan data juga menjadi fokus tim penyelidik.
“Penyelidikannya masih fokus puldata (pengumpulan data) dan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan),” ujarnya.
Pengerjaan proyek yang sumber anggarannya dari DAK APBN 2019 ini dilelang dengan harga perkiraan sendiri Rp8,74 miliar. Muncul CV Cipta Anugerah Pratama sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp8,3 miliar.
Namun proyek ini terhenti di tengah jalan. Hal itu disebabkan progres pekerjaannya yang belum juga selesai hingga batas waktu pengerjaan.
Molornya pengerjaan itu mengakibatkan munculnya deviasi pekerjaan. Alhasil pemerintah memutus kontrak kerja dengan pihak rekanan pemenang lelang.
Pihak pemerintah menilai pekerjaan baru sampai 60 persen dari jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp1,4 miliar. Hal itu menimbulkan keberatan dari pihak rekanan yang mengklaim pekerjaannya sudah sampai 80 persen.
Adanya klaim itu pun menjadi dasar pihak rekanan mengajukan gugatan arbitrase hingga putusannya memenangkan pihak rekanan pelaksana proyek dari CV Cipta Anugerah Pratama.
Meskipun demikian, terhentinya proyek ini menjadi bahan temuan kerugian negara. Hal itu berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. (Ant)
