Selain Sembalun, Labuhan Haji Juga Diwacanakan Jadi Wisata Khusus

Pembahasan pengembangan KPK oleh Dispar dan pemerhati pariwisata, di Selong, Kamis (06/07/2020). (Inside Lombok/M.Deni Zarwandi).

Lombok Timur (Inside Lombok) – Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim mewacanakan Pantai Labuhan Haji sebagai kawasan pariwisata khusus (KPK). Menyusul sebelumnya sudah diwacanakan Sembalun sebagai KPK, meski mendapatkan pro dan kontra.

Kepala Bidang Promosi Pariwisata Dispar Lotim, Muhir mengatakan diwacanakannya Labuhan Haji menjadi KPK untuk mengangkat kembali pariwisata Labuhan Haji yang semakin terlupakan.

“Wisata Labuhan Haji yang sudah terkenal sebelum Indonesia merdeka, akan kita angkat kembali,” ujarnya di Selong, Senin (6/7/2020).

Ia telah membuat pertemuan rutin dengan berbagai SDM yang mempunyai perspektif dalam pengembangan dan tata kelola pariwisata. Dan juga untuk bertukar pikiran antara Dispar dan pihak yang kontra dengan kebijakan tersebut.

“Kita akan membuat payung hukum untuk pengembangan KPK,” ujarnya.

Sembalun yang memiliki destinasi lengkap dan telah masuk daftar Best Destination Honeymoon In The World ini akan terlebih dahulu akan dikembangkan menjadi KPK.

Sampai saat ini, pihaknya masih mengkaji teknis apa yang akan diberlakukan di kawasan pariwisata khusus tersebut. Dengan mengumpulkan aspirasi pihak yang kontra dengan kebijakannya.

Di sisi lain, salah seorang pemerhati pariwisata, Zainul Muttakin tidak setuju dengan wacana Sembalun berbayar. Menurutnya, Sembalun berbayar tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.

“Saya lebih setuju jika destinasinya yang berbayar, tidak dengan masuk ke kawasan Sembalun,” ujarnya.

Ia sangat setuju dengan wacana KPK tersebut, menurutnya wacana tersebut sangat bagus. Namun harus didukung dengan sumber dana dan pembangunan tang memadai.

Lanjutnya, ia menyarankan untuk membuat Sembalun menjadi KPK dengan wisata adat Sembalun. Kemudian membuat payung hukum, apabila terjadi tindakan asusila oleh pelaku wisata maka akan dihukum dengan pranata lokal.

“Wacana pengembangan KPK tersebut untuk meningkatkan PAD,” ucapnya.