Dinsos Berikan Bantuan Kepada Nelayan Korban Abrasi Pantai

Ilustrasi: Tim BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengisi karung dengan pasir sebagai antisipasi abrasi pantai di rumah salah satu warga di Lingkungan Mapak Indah, Kecamatan Sekarbela. pada Selasa (8/12-2020) (Foto: Inside Lombok/ANTARA/BPBD Mataram)

Mataram (Inside Lombok) – Dinas Sosial Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memberikan bantuan kepada nelayan yang rumahnya roboh akibat abrasi pantai di Lingkungan Mapak Indah, pada Selasa (8/12-2020).

“Staf kami sudah mengirimkan bantuan kepada jumlah nelayan yang rumahnya roboh oleh abrasi pantai dan saat ini sedang mengungsi di rumah keluarga terdekat,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Hj Baiq Asnayati di Mataram, Jumat.

Bantuan yang diberikan kepada nelayan tersebut, antara lain berupa sembako untuk kebutuhan sehari-hari, selimut dan peralatan rumah tangga. Selain itu, ada juga yang meminta terpal yang saat ini masih diusahakan.

Ia mengatakan, nelayan di Kecamatan Sekarbela yang rumahnya roboh akibat abrasi pantai hanya satu kepala keluarga (KK) atas nama Marzuki, istrinya bernama Rumisah dan cucunya Muh Abdul Aziz.

“Selain kami memberikan bantuan kepada korban arbrasi pantai, kami juga memberikan bantuan bagi empat orang warga banjar yang menjadi korban perahu karam saat melaut,” kata Asnayati, melalui Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Mataram Leni Oktavia.

Lebih jauh Asnayati mengatakan, untuk anggaran penanganan kebencanaan di akhir tahun pihaknya masih ada persiapan, terutama untuk penanganan logistik kedaruratan, terutama sembako.

“Besaran angka pasti anggaran kebencanaan di kami yang ada di dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sekitar Rp200 juta,” katanya.

Dana tersebut, diakui Asnayati, sejauh ini masih dapat mencukupi sebab jika ada bencana dengan skala besar, pemerintah kota melakukan penanganan secara terpadu dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, baik pada tingkat provinsi maupun tingkat pemerintah pusat.

“Jadi kalau ada bencana masuk skala nasional, dalam penanganan kami bisa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat,” katanya.

Sementara untuk bencana dengan skala kecil atau rutin, seperti banjir, angin puting beliung, longsor dan lainnya, tambah Asnayati, dikoordinasikan dengan OPD terkait, seperti BPBD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), serta OPD terkait lainnya. (Ant)