Dua Ribu Penerima PKH di Lobar Mundur Secara Mandiri

Kepala Dinas Sosial Lobar, Lalu Martajaya, saat ditemui di ruang kerjanya. Senin (30/11/2020). (Inside Lombok/Yudina Nujumul Qur'ani).

Lombok Barat (Inside Lombok) – Tercatat sekitar dua ribuan warga Lombok Barat yang awalnya menjadi penerima KPM PKH, mundur secara mandiri. Yang berasal dari empat kecamatan, yakni Sekotong, Lembar, Gerung dan Narmada.

“Dari rencana awal yang mau kita graduation itu sekitar 1.000, tapi sekarang sudah 2.000 di empat kecamatan” ungkap Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lobar, Lalu Martajaya, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (30/11/2020).

Ia menyebut, bahwa masyarakat Lombok Barat yang mundur tersebut melakukannya atas inisiatif mereka sendiri. “Di Lombok Barat ini memang mereka mundur atas inisiatifnya sendiri” ujarnya.

Karena masyarakat yang mundur secara mandiri tersebut lanjutnya, ada dua kemungkinan. Bisa saja mereka sudah masuk kategori mandiri, sehingga sudah bisa lepas dadi salah satu program bantuan dari pemerintah. Atau justru sudah masuk kategori mandiri sejahtera.

“Artinya, mereka untuk sembakonya sudah tidak mau lagi, terus untuk PBI JKN nya juga sudah tidak mau lagi. Artinya mereka sudah mandiri sejahtera (tidak tergantung pada program pemerintah” terangnya.

Pada 14 Desember nanti, Dinsos berencana akan menggelar graduation, masyarakat yang mundur dari empat kecamatan tersebut.

“Tapi kendala kita saat ini kan tidak boleh mengundang keramaian. Sehingga nanti 100 saja perwakilan, jadi yang lain nanti pakai zoom” imbuhnya.

Dinsos menegaskan itu tidak ada kaitannya dengan pelabelan rumah penerima KMP PKH. Karena sejauh ini, katanya, Lombok Barat justru belum ada mengarah ke sana.

“Kalau untuk tahun ini kita belum ke arah sana, malahan ada rencana, tapi kan kita tidak bisa serta merta langsung memberi label” tandasnya.

Sehingga bagaimana ke depannya, jika memang akan ada pelabelan, maka itu perlu melalui sosialisasi dari kepala desa terlebih dahulu. Karena tentu, hal tersebut harus disesuaikan juga dengan anggaran yang dimiliki daerah.

“Karena yang mau kita labelin kan tidak main-main angkanya berapa banyak di seluruh kecamatan Lombok Barat” ketus Martajaya.