JPS Bersatu Loteng Diperpanjang, Jumlahnya Dipotong Jadi Rp300 Ribu

Bupati Kabupaten Lombok Tengah, H. Suhaili FT, Jumat (26/6/2020). (Inside Lombok/ Ida Rosanti).

Lombok Tengah (Inside Lombok)- Bupati Kabupaten Lombok Tengah, H. Suhaili FT menyampaikan akan memperpanjang program Jaminan Pengaman Sosial (JPS) bersatu sampai dengan Oktober. Sebelumnya, JPS bersatu dari Pemkab Lombok Tengah itu direncanakan hanya akan diberikan selama tiga bulan yakni Mei, Juni dan Juli.

Akan tetapi, jumlah dana bantuan dalam program JPS bersatu ini berkurang menjadi Rp 300 ribu pada 3 bulan perpanjangan dari jumlah sebelumnya yakni sebesar Rp 600 ribu per bulan.

“Tetap diberikan cuma kita ikuti pola pusat. Biar lebih panjang (waktunya), Rp300 ribu”,kata Bupati Kabupaten Lombok Tengah, H. Suhaili FT, Jumat (26/6/2020) di Kantor Bupati Lombok Tengah.

Menurut dia, pemotongan jumlah bantuan JPS ini bertujuan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa lebih berhemat di dalam pengeluaran keuangannya.

Selain itu jangka waktu pemberian bantuan sosial dampak Covid-19 tersebut bisa lebih lama. Sementara untuk anggaran untuk perpanjangan JPS bersatu ini sudah disiapkan.

“Insya Alloh ini kita sudah siapkan anggarannya. Tidak berani kita asal ngawur bilang begitu kalau tidak ada anggarannya”,ujarnya.

Dia menekankan agar KPM bansos JPS bersatu ini diharapkan benar-benar tepat sasaran. Dia mengatakan, sekarang ini sudah ada aturan dari pusat yang membolehkan mengganti KPM bansos dampak Covid-19 yang tidak sesuai dengan kriteria yakni masyarakat miskin

“Yang dapat harus sesuai dengan kriteria. Jangan malah yang kaya yang dapat”,tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah, Baiq Sri Hastuti Handayani mengatakan, penyaluran JPS bersatu tahap I sudah mencapai 97 persen dari 10 ribu lebih KPM.

Adapun sisanya sebanyak tiga persen tidak bisa mendapatkan JPS bersatu lantaran KPM tersebut sudah meninggal dan tidak memiliki ahli waris. Selain itu, ada juga diantaranya yang masih bekerja di luar negeri.

“Sekarang kami sedang menyempurnakan lagi data karena kemarin ada yang tidak bisa terdistribusi karena meninggal tanpa ada ahli warisnya”,katanya.

Pihak desa sudah diminta untuk mendata warganya yang layak menerima JPS bersatu untuk mengganti tiga persen data KPM yang tidak bisa didistribusikan JPS nya itu.

Setelah data lengkap, baru kemudian JPS bersatu tahap II akan disalurkan. “Insya Alloh kita rencanakan penyalurannya Minggu depan”,demikian Baiq Sri.