Keluarga TKI di Lobar Akan Diberikan Program Khusus

Lombok Barat (Inside Lombok) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tengah menyiapkan program membantu penanganan TKI. Baik saat berangkat menjadi TKI, maupun setelah pulang. Termasuk mengangkat perekonomian keluarga mantan TKI.

Kepala Disnaker Lobar, Rusditah akan menggandeng perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) terkait program itu. Rencananya keluarga TKI yang ditinggalkan merantau akan diberdayakan. Salah satunya dengan membantu mengatur manajemen keuangan keluarga TKI dengan membuka usaha produktif.

“Kedepan kami akan bekerjasama dengan PJTKI yang ada di Lobar untuk pemberdayaan keluarga TKI ini,” ujarnya.
Tak bisa dipungkiri, terkadang hasil selama menjadi TKI tak begitu banyak ketika sudah kembali ke Indonesia. Kurang baiknya manajemen pengelolaan uang menjadi alasannya.

Hal ini yang menjadi fokus utama dari program Disnaker kedepanya. Melalui keberadaan layanan terpadu satu atap (LTSA) yang sudah ada. Pihaknya berencana memberikan pelatihan kepada TKI dan keluarga TKI ini.

“Kita ingin menghidupkan perekonomian melalui keluarga TKI yang ditinggalkan. Sebab pengalaman selama ini, para TKI pergi dan dilepas begitu saja sehingga uang yang diperoleh dari hasil menjadi TKI habis dan tidak terarah pemakaiannya,” jelasnya.

Bekerjasama dengan PJTKI, nantinya diatur cara menyisihkan uang yang dikirim TKI. Dipergunakan untuk membuka usaha baik berjualan maupun lainnya.

Sebagai pengikat kerjasama itu, MoU dengan PJTKI akan dipersiapkan. Bahkan jika perkembangan kedepan dirasa bagus, pihanya siap memperkuatnya dengan Peraturan Bupati (Perbup).

“Mereka juga bersedia membantu memberdayakan keluarga TKI sebagai imbalan balik sebagai bentuk perhatian terhadap para TKI,” ungkapnya.

Sebagai langkah awal pihaknya akan mencoba MoU dengan beberapa PJTKI dan beberapa kelompok TKI. Barulah dibentuk regulasi yang pasti. Disamping itu akan ada koordinasi dengan OPD terkait seperti dinas koperasi, dinas perindag dalam menyiapkan bantuan alat dan modal yang diperlukan oleh keluarga TKI.

“Kedepan juga kita mendorong lembaga pelatihan swasta untuk memberikan pelatihan,” pungkasnya. (IL3)