Mekanisme Pembagian JPS di NTB Dimulai Dari Desa

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, T Wismaningsih Drajadiah. (Inside Lombok/ANTARA/Nur Imansyah).

Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan mekanisme pembagian Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang untuk masyarakat yang kurang mampu dan sektor formal maupun informal yang terdampak Corona Virus Deasese (COVID-19) dimulai dari desa.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, T Wismaningsih Drajadiah di Mataram, Senin, mengatakan kantor desa/kelurahan dijadikan titik awal distribusi JPS Gemilang kepada masyarakat dan barang tidak dibagikan pada warga sebelum barang lengkap.

Untuk itu tidak perlu ada kepala desa/kelurahan yang khawatir tentang barang yang diterima hanya sebagian di awal apalagi sampai menolak barang karena hal tersebut justru menyebabkan JPS Gemilang tidak dapat dibagi sesuai jadwal.

“Secara teknis, Pemerintah Provinsi NTB menjadikan kantor desa/kelurahan sebagai titik awal penyaluran JPS Gemilang. Hal itu dilakukan karena Kades/Lurah bersama komponen BPD, Babinsa/Bhabinkamtibmas, toga/toma, tokoh pemuda/perempuan, pendamping desa, dan pilar-pilar sosial, yang melakukan verifikasi dan validasi BNBA calon penerima JPS Gemilang. Kades/lurah juga lah yang benar-benar mengenal warganya,” ujarnya.

Menurut Wismaningsih, barang yang sampai di kantor desa/kelurahan biasanya bertahap/tidak langsung lengkap. Biasanya yang sampai duluan beras, telur dan minyak goreng dari Dinas Sosial disertai berita acara serah terimanya (BAST) pun hanya item yang benar-benar diterima tersebut. Selanjutnya, akan disusul barang dari Dinas Koperasi UKM dan Dinas Perindustrian sampai semua barang JPS Gemilang lengkap.

“Ada tiga daerah yang menerima bantuan JPS Gemilang sampai di rumah mereka, yakni warga Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara. Semua warga tersebut menerima secara lengkap paket sembako dan suplemen serta masker. Semua barang yang rusak pun telah diganti sebelum dibagikan ke warga. Karena semua barang pun sebelum dibagi akan digabungkan dalam satu kemasan/wadah oleh Tim Tagana dan Pilar Sosial di kantor desa/kelurahan,” kata Wismaningsih.

Ia menambahkan, program JPS Gemilang dalam rangka meminimalisir dampak ekonomi dan sosial atas wabah COVID-19 di NTB, diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu dan sektor formal/informal terdampak COVID-19 sebanyak 105.000 kepala keluarga (KK).

Bantuan diberikan dalam bentuk paket sembako dan paket suplemen-masker, berupa beras 10 kg, telur 20 butir, minyak kelapa/goreng, susu kedelai, teh kelor, minyak kayu putih/cengkeh, sabun cair/batang, serta masker non medis dengan nilai per paket Rp250 ribu per KK per bulan. Paket ini diberikan selama tiga bulan di masa darurat COVID-19. Total pagu anggaran JPS Gemilang senilai Rp80 miliar.

“Untuk teknis pengadaan dan distribusi paket JPS Gemilang dilakukan oleh tiga dinas. Dinas Sosial Provinsi NTB bertanggung jawab untuk pengadaan dan distribusi beras, telur dan minyak goreng pabrikan. Sementara minyak kelapa jeleng hasil produksi IKM NTB dan paket suplemen lainnya seperti susu kedelai, teh kelor, minyak cengkeh/kayu putih diadakan oleh Dinas Perindustrian NTB. Sedangkan masker nonmedis produksi UKM NTB oleh Dinas Koperasi UKM NTB,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti, mengaku bahwa produksi IKM di NTB saat ini masih terus di genjot. Hampir semua kuota barang untuk JPS Gemilang telah mampu dipenuhi. Hanya ada kekurangan kuota khusus untuk minyak kelapa jeleng produksi IKM NTB sehingga untuk pemenuhan paket JPS Gemilang tahap pertama ini masih belum mencukupi.

“Kapasitas produksi minyak goreng IKM kita masih terbatas sehingga masih harus dikomplemen dengan minyak goreng pabrikan. Tapi semua produksi IKM telah terserap semua dan telah dibagikan di sejumlah daerah. Sedangkan, kekuranganya nanti dipenuhi lewat barang pabrikan, tentu dengan perhitungan pagu anggaran/harga yang telah disesuaikan,” jelas Nuryanti.

Pihaknya berjanji akan terus mendorong peningkatan kuota produksi Industri Kecil Menengah (IKM) di NTB. Termasuk dengan bentuk memberikan support permesinan untuk IKM sehingga ditargetkan pada bulan ke III (Juni 2020) nanti, 100 persen paket bisa terpenuhi dari IKM lokal NTB. (Ant)