Mataram (Inside Lombok) – Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto, mengunjungi Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Selasa (19/02/2019). Kunjungan tersebut dalam rangka memberikan bantuan sosial pemerintah dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang diintegrasikan dengan Program bantuan Pangan Non-tunai (BPNT).
Hal tersebut menurut Airlangga adalah bukti bahwa pemerintah serius dalam menurunkan angka kemiskinan serta ketimpangan sosial dengan meningkatkan anggaran bantuan sosial, dan juga perluasan target sasaran.
Airlangga menyampaikan dalam pidatonya bahwa ada empat (4) faktor yang membuat PKH dirasa efektif menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Yaitu murah, mudah, berkah dan cerah.
Dimana PKH memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin terkait pendapatan serta kebuthan dasar akan konsumsi. Dengan bantuan PKH dan BPNT, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa membeli kebutuhan pokok pangan yang berkualitas baik dan memenuhi kebutuhan sekolah anak dengan harga yang murah.
“Yang terpenting, anak tumbuh sehat dan terhindar dari gizi buruk,” ujar Airlangga.
Selain itu, menurut Airlangga, PKH melalui para pendamping harus mampu mengubah pola pikir masyarakat. Agar masyarakat lebih memerhatikan pendidikan, kesehatan, kemandirian, dan ekonomi keluarga. Sehingga sebagai tujuan akhir KPM diharapkan mampu hidup dengan lebih baik dan mudah.
“Dibutuhkan komitmen dan kesungguhan seluruh penerima bantuan sosial untuk mengikuti program ini dengan baik sehingga kedepannya taraf hidup KPM meningkat, lebih sejahtera dan dapat hidup mandiri,” ujar Airlangga.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian dan bekerjasama dengan Kementerian Sosial kedepannya juga akan membantu memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan peralatan wirausaha kepada KPM PKH. Hal tersebut dilakukan untuk menambah daya saing PKH sekaligus menaikkan nilai produksi dengan memberikan alat-alat serta pelatihan, terutama cara mengemas prodak, secara gratis.
“Dengan mewujudkan kemandirian ekonomi, KPM PKH diharapkan dapat keluar dari kondisi keterpurukan ekonomi sehingga tidak bergantung pada bantuan pemerintah,” ujar Airlangga menutup pidatonya.
Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Menteri Perindustrian atas bantuan pada PKH dan BPNT yang diberikan. Menurut Zulkieflimansyah, bantuan tersebut akan mendorong KPM yang ada di NTB untuk menjadi keluarga yang mandiri.
“Kami berharap kedepannya banyak penerima bantuan dari pemerintah bisa naik kelas menjadi keluarga yang mandiri. Kedepannya, kami akan bantu dengan berbagai alat-alat usaha. Ibu yang hobi menjahit akan diberikan mesin jahit. Jika ada yang anaknya suka bengkel, akan dimodali alat-alat bengkel agar mandiri. Namun sembari menunggu, bantuan ini kami harapkan terus berjalan,” ujar Gubernur NTB tersebut.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat, menyampaikan dalam acara penyaluran bantuan sosial tersebut bahwa pada tahun 2019, alokasi anggaran PKH ditingkatkan menjadi Rp34.4 triliun, yang semula pada tahun 2018 hanya Rp19.2 triliun. Sedangkan BPNT pada 2019 menjadi 15.6 juta KPM, yang semula pada 2018 hanya mencakup 10 juta KPM.
Selain itu, pencairan yang semula dijadwalkan pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November telah dimajukan oleh Pemerintah pusat menjadi bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Untuk tahap satu ini, PKH reguler akan menerima Rp550 ribu sedangkan PKH Akses akan meneriman bantuan sebesar Rp1 juta.
Pertahun setiap KPM dengan jumlah maksimal empat (4) orang anggota keluarga akan menerima bantuan Ibu Hamil sebesar Rp2 juta 400 ribu, Anak Usia Dini Rp2 juta 400 ribu, Anak SD Rp900 ribu, Anak SMP Rp1,5 juta Anak SMA Rp2 juta, Lanjut Usia 60 Tahun Ke-atas Rp2 juta 400 ribu, dan Penyandang Disabilitas Berat Rp2,4 juta.
“Realisasi penyaluran masing-masing bantuan sosial secara nsional per 30 Januari, untuk PKH mencapai 83% dan BPNT mencapai 90.88%. Untuk NTB, Bantuan Sosial PKH dan BPNT Tahap I Tahun 2019 yan disalurkan sebesar Rp. 421.422.305.000 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah,” ujar Harry.
Jumlah tersebut terdiri atas Rp22.243.275.000 bantuan PKH bagi 17.520 KPM yang tersebar di NTB, serta Rp2.368.630.000 bantuan sosial BPNT bagi 21.533 KPM.
